Hibata.id, Gorontalo – Persoalan saluran air yang belum memadai, irigasi yang membutuhkan perbaikan, hingga keterbatasan dukungan usaha menjadi sejumlah kebutuhan yang disuarakan warga Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Anas Jusuf saat menggelar reses, Senin (9/11/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, warga menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan meningkatkan perekonomian desa.
Selain perbaikan saluran air, gorong-gorong, dan jaringan irigasi, masyarakat juga meminta perhatian terhadap sektor pertanian serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Anas mengatakan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat langsung ditangani melalui anggaran pemerintah daerah.
Hal itu karena sejumlah kebijakan pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia memastikan DPRD Provinsi Gorontalo tetap menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan pemerintah maupun instansi terkait.
“Semua aspirasi yang masuk ini menjadi catatan kami di DPRD. Kami akan mengawal, baik melalui kementerian maupun dinas terkait,” kata Anas.
Ia menjelaskan, setiap usulan akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah dan kebutuhan anggaran.
Aspirasi yang membutuhkan pembiayaan besar akan diperjuangkan melalui pemerintah pusat, sedangkan kebutuhan yang memungkinkan dapat diakomodasi melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Anas mengakui kebijakan efisiensi anggaran pemerintah turut membatasi ruang pembiayaan sejumlah program.
Namun, kondisi tersebut tidak menutup peluang bagi masyarakat untuk memperoleh dukungan melalui program yang tersedia.
Beberapa kebutuhan yang berpeluang diperjuangkan melalui Pokir DPRD antara lain bantuan pengembangan UMKM, perbaikan masjid, serta pengadaan kotak pendingin (cool box) untuk membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan.
“Memang jumlahnya kecil karena pemerintah lagi efisiensi. Aspirasi yang masuk Pokir seperti bantuan UMKM, perbaikan masjid, dan cool box untuk nelayan. Sementara aspirasi yang membutuhkan anggaran besar akan kami bawa ke pusat,” jelasnya.
Anas berharap aspirasi yang disampaikan warga Tapadaa tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses.
Ia berkomitmen mengawal setiap usulan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama untuk memperbaiki infrastruktur desa dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat.
