Hibata.id, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara, memperketat pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam, peredaran minuman keras, narkoba, dan perjudian.
Bupati Buteng Azhari bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bahkan menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi penyelenggaraan acara joget yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat bersama Forkopimda di Buton Tengah, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah membahas pembaruan kesepakatan mengenai pembatasan kegiatan hiburan, larangan peredaran minuman keras, pemberantasan narkoba, serta penindakan terhadap perjudian dan aktivitas lain yang mengganggu ketertiban umum.
Rapat tersebut dihadiri Kapolres Buteng, Komandan Batalion Sangiawambulu, Ketua DPRD Buteng, Wakil Bupati Buteng, perwakilan Kejaksaan dan Pengadilan, serta Dandim Buton.
Bupati Azhari menegaskan, pemerintah daerah tidak lagi menghendaki penyelenggaraan acara joget dengan alasan apa pun.
Jika masyarakat tetap menggelar kegiatan tersebut, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jadi dalam larangan ini, pertama penyelenggaraan acara joget dilarang dengan alasan apa pun. Apabila ada yang menyelenggarakan acara joget, maka pemda akan mengambil tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Azhari.
Meski memperketat larangan, pemerintah daerah masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggelar hiburan di lokasi tertentu.
Namun, kegiatan tersebut harus mengantongi izin kepolisian, baik dari tingkat Polsek maupun Polres, serta rekomendasi tertulis dari kepala desa atau lurah dan pemerintah kecamatan.
“Intinya kita tidak lagi menghendaki ada acara joget. Tetapi masyarakat masih diberi ruang untuk tempat hiburan di tempat tertentu yang bisa dijadikan tempat hiburan,” katanya.
Azhari menyebut kawasan Tebing Walando di Lombe sebagai salah satu lokasi yang dapat menjadi tempat penyelenggaraan hiburan malam.
Namun, pemerintah hanya memperbolehkan kegiatan berupa lulo dan pertunjukan musik langsung atau live music, bukan acara joget.
Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pengelola kawasan wisata Pantai Sausumangka. Pengelola wajib mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan kegiatan hiburan.
“Jadi joget atau senam massal tidak ada izin untuk itu, selain lulo atau live music. Untuk waktunya mulai pukul 20.00 hingga 00.00 Wita,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Forkopimda selanjutnya akan menyebarluaskan hasil kesepakatan tersebut ke seluruh kecamatan.
Dokumen kesepakatan akan diedarkan setelah seluruh instansi terkait membubuhkan tanda tangan dan stempel resmi.
Selain mengatur kegiatan hiburan, Pemkab Buteng juga memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan operasional tempat hiburan malam (THM) yang tidak memiliki izin.
Azhari mengatakan pemerintah daerah tidak pernah menerbitkan izin bagi tempat hiburan malam yang menyediakan layanan perempuan penghibur sebagaimana ditemukan di sejumlah kota besar.
“Jadi seperti THM yang mirip di kota-kota besar yang menyediakan wanita penghibur, itu tidak pernah mendapatkan izin,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, pemerintah daerah akan menggelar operasi penertiban melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan dukungan Polres Buteng, Kodim Baubau, dan Batalion Sangiawambulu.
Azhari menegaskan, seluruh unsur terkait akan melakukan penindakan secara bersama-sama terhadap tempat usaha maupun aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan.
“Artinya, penegakan itu akan dilakukan bersama-sama dan bisa melakukan tindakan di tempat,” katanya.
Ia menambahkan, barang bukti hasil penertiban dapat diproses melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan.
Perkara yang memenuhi persyaratan juga dapat disidangkan di wilayah Buteng melalui Pengadilan Negeri Baubau.
Kebijakan penertiban tersebut turut menyasar praktik perjudian yang masuk dalam aktivitas yang dilarang pemerintah daerah.
“Ini juga termasuk judi,” pungkas Azhari.
