Hibata.id – Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintahan (LPKP), Ismail Hippy (Hi Chu), memberikan tanggapan terkait dengan maraknya pemberitaan mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Blayao, Kecamatan Patilanggio, Pohuwato.
Komentar tersebut disampaikan setelah beredarnya informasi terkait aktivitas PETI di Dusun Karya Baru, Desa Blayao, Kecamatan Patilanggio, yang menggunakan alat berat seperti eskavator. Ismail menilai, fokus pemberitaan yang selalu mengarah kepada pihak kepolisian perlu diluruskan.
Ismail bilang, kesalahan atas masuknya alat berat untuk kegiatan pertambangan ilegal tersebut tidak semata-mata bisa disalahkan kepada kepolisian. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa dan kecamatan setempat juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah masuknya alat berat ke wilayah tersebut.
“Saya tidak bisa menyalahkan polisi karena mereka tidak mengetahui bahwa alat berat digunakan di lokasi PETI. Yang perlu disoroti adalah kelalaian masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan yang membiarkan alat berat masuk untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin,” ujar Ismail.
Ia menambahkan bahwa polisi tidak seharusnya menjadi sasaran kemarahan. “Polisi juga manusia, mereka tidak mungkin tahu segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Saya sendiri berasal dari Buntulia, putra daerah, dan saya rasa kita harus berhenti menyalahkan pihak tertentu,” tegasnya.
Ismail juga menyoroti peran pemerintah desa dan kecamatan dalam hal ini. Sebelum alat berat masuk, informasi terkait rencana aktivitas pertambangan sudah diterima dan diketahui oleh pemerintah setempat.
“Jika pemerintah desa dan kecamatan melarang masuknya alat berat, tentu aktivitas PETI ini bisa dicegah. Sebab, mereka memiliki kewenangan untuk itu,” katanya.
Terakhir, Ismail meminta agar pemerintah setempat lebih bertanggung jawab atas kelalaian mereka dalam mengawasi dan mencegah pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat di wilayah tersebut.
“Pemerintah desa dan kecamatan harus bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Jangan sampai kegiatan ilegal seperti ini terus berlanjut,” ujar Ismail menutup pembicaraan.
