Hibata.id, Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Ismet Mile meminta pemerintah daerah dan DPRD mempercepat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2026 agar pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tidak tertunda.
Ismet menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone Bolango di ruang rapat utama DPRD, Rabu (9/9/2026).
Ia mengatakan Perubahan APBD menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan dan kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan APBD tahun berjalan.
Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah bersama DPRD perlu menyelesaikan pembahasan secara terukur dan sesuai ketentuan agar kebijakan anggaran dapat segera dilaksanakan.
“Usulan Perubahan APBD ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan merupakan kegiatan periodik yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Ismet.
Ia menjelaskan tahapan penyusunan Perubahan APBD diawali dengan kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.
Dokumen tersebut memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta sejumlah asumsi yang menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran daerah.
“Telah disepakati bersama berbagai kebijakan, berbagai prioritas, berbagai asumsi dan sebagainya yang telah tertuang dalam MoU kesepakatan bersama, baik oleh Bupati maupun oleh Dewan yang terhormat ini,” ujarnya.
Setelah tahapan KUA-PPAS Perubahan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akan melanjutkan proses dengan menyampaikan nota keuangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Ismet menilai percepatan pembahasan penting karena berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, terutama program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti pelayanan publik dan sektor pertanian sebagai bagian yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah daerah.
“Ini yang kita utamakan dalam rangka pelaksanaan seluruh tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan peran kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Ismet.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS dan APBD-P 2026 tidak berlangsung terlalu lama sehingga pemerintah daerah dapat segera menjalankan program yang telah disesuaikan dalam perubahan anggaran.
“Saya harapkan agar dalam pembahasan ini tidak terlalu memakan banyak waktu, sehingga APBD Perubahan ini segera akan kita putuskan bersama,” ujarnya.
Ismet juga mengapresiasi kerja sama DPRD Bone Bolango dalam tahapan pembahasan anggaran. Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk memastikan seluruh proses dapat diselesaikan tepat waktu.
Ia menegaskan percepatan pembahasan harus tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku sehingga APBD-P 2026 dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah.
“Percepatan pelaksanaan dan pembahasan dalam rangka KUA-PPAS dan APBD-P agar berlangsung dengan baik, lancar, dan cepat, sehingga akan mempercepat penetapan keputusan APBD 2026 ini segera kita tuntaskan,” kata Ismet.
