Hibata.id, Bolmut – Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mendadak jadi bahan obrolan.
Bukan karena latihan baris-berbarisnya yang gagah, tapi karena daftar nama peserta yang lolos disebut-sebut berubah di tikungan akhir.
Beberapa pihak yang mengikuti proses seleksi sejak awal mulai mengernyitkan dahi.
Ada peserta yang menurut hasil penilaian akhir disebut lolos, tetapi ketika pengumuman resmi keluar, namanya justru tak terlihat. Sebaliknya, muncul nama lain.
Pertanyaan pun bermunculan. Jika hasil seleksi sudah ada, lalu kenapa daftar akhirnya bisa berbeda? Apakah nilai bisa kalah oleh pertimbangan lain?
Kesbangpol Bolmut buru-buru memberi penjelasan.
Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Bolmut yang juga Koordinator Tim Penilai Seleksi Paskibraka, Sudarmin Humalidi, memastikan tidak ada intervensi sebagaimana isu yang beredar.
“Tidak ada intervensi atau perubahan nama seperti yang berkembang di luar. Semua sudah dibahas dan disepakati dalam rapat panitia bersama tim seleksi,” kata Sudarmin saat dikonfirmasi, Jumat.
Namun penjelasan berikutnya justru membuat publik perlu membaca pelan-pelan.
Menurut Sudarmin, panitia memang menerapkan “skema kebijaksanaan” agar sekolah-sekolah yang ikut seleksi tetap merasa terakomodasi.
Alasannya, saat sosialisasi, beberapa sekolah disebut sudah lebih dulu pasang wajah kecewa. Mereka merasa mengirim peserta hanya jadi formalitas karena yang terpilih itu-itu saja.
Dari situ, panitia mengambil jalan tengah.
Bukan semata-mata soal siapa paling unggul di atas kertas, tetapi juga siapa yang perlu diakomodasi demi menjaga semangat partisipasi.
“Ini bentuk kearifan. Karena ada sekolah yang merasa percuma ikut kalau tidak pernah terpilih,” ujar Sudarmin.
Nah, di sinilah publik mulai menggaruk kepala.
Sebab jika seleksi dibangun atas dasar kompetisi dan penilaian, maka logika sederhananya: yang nilainya terbaik yang lolos.
Kalau hasil akhir kemudian disesuaikan agar semua merasa kebagian, maka pertanyaannya bukan lagi ada intervensi atau tidak, tetapi: seleksi ini murni kompetisi atau sistem pemerataan?
Karena dua hal itu berbeda jalur. Kalau sejak awal memang memakai skema keterwakilan sekolah, publik tentu bisa memahami—asal aturan mainnya diumumkan sejak awal, bukan muncul setelah hasil akhir jadi bahan tanya.
Yang bikin suasana makin menarik, Kesbangpol menegaskan semua ini sesuai aturan.
Mereka merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022.
Secara normatif, itu terdengar meyakinkan. Tapi pertanyaan publik biasanya sederhana: di bagian mana aturan itu membolehkan hasil seleksi kompetitif disesuaikan demi “kebijaksanaan”?
Karena jika standar bisa lentur, maka peserta yang berjuang dengan asumsi penilaian murni tentu berhak bertanya.
Bagaimanapun, Paskibraka bukan pembagian doorprize.
Ini seleksi. Dan dalam seleksi, yang paling sensitif bukan kalah—tetapi ketika cara menentukan pemenang terasa berubah setelah pertandingan selesai.
