Hibata.id, Gorontalo – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo masih tinggi.
Namun, arah belanja anggaran justru dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat 305 kasus kekerasan.
Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan situasi yang masih jauh dari kata aman bagi perempuan dan anak.
Di tengah kondisi itu, DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti penggunaan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
Panitia Khusus (Pansus) menemukan alokasi anggaran belum optimal, bahkan sebagian masih mengalir ke kegiatan seremonial.
Ketua Pansus, Sun Biki, menegaskan anggaran seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung.
“Yang dibutuhkan itu pendampingan korban, bukan sekadar kegiatan seremonial,” ujarnya.
Kritik ini menyasar langsung arah kebijakan pemerintah daerah. DPRD menilai kebutuhan mendesak seperti layanan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan berkelanjutan belum menjadi prioritas utama.
Di lapangan, korban membutuhkan kehadiran negara yang nyata—bukan sekadar agenda formal.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas PPA Gorontalo, Yana Suleman, menyatakan pihaknya siap melakukan evaluasi.
“Ke depan, kami fokus pada program yang berdampak langsung. Kegiatan seremonial akan kami kurangi,” katanya, Rabu (29/4/2026).
Ia memastikan penguatan layanan pendampingan korban, baik secara psikologis maupun hukum, akan menjadi prioritas.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas juga akan didorong.
Meski begitu, DPRD mengingatkan bahwa pernyataan tidak cukup tanpa langkah nyata.
Tanpa perubahan arah kebijakan yang jelas, angka kekerasan dikhawatirkan hanya akan terus berulang—sementara korban terus bertambah.
