Hibata.id, Gorontalo – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, mendukung pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu sebagai wadah bagi pekerja media yang menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
Anas menilai forum tersebut dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, dan profesionalisme pekerja media tanpa mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Saya sangat mendukung gagasan teman-teman media untuk membentuk Forum Media Parlemen Puncak Botu. Ini merupakan langkah yang baik untuk memperkuat kebersamaan, komunikasi dan koordinasi teman-teman pers yang selama ini melakukan tugas jurnalistik di DPRD Provinsi Gorontalo,” kata Anas.
Forum Media Parlemen Puncak Botu dibentuk melalui musyawarah pekerja media yang selama ini melakukan peliputan di DPRD Provinsi Gorontalo.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi antarsesama pekerja media sekaligus mendukung profesionalisme dalam peliputan aktivitas parlemen.
Menurut Anas, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kebijakan DPRD kepada masyarakat. Media juga memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan tugas lembaga legislatif.
Karena itu, ia berharap hubungan antara DPRD dan pekerja media tetap dibangun berdasarkan prinsip profesionalisme dan saling menghormati fungsi masing-masing.
“Pers dan DPRD memiliki ruang kerja masing-masing. DPRD menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat, sementara pers menjalankan fungsi jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada publik,” ujarnya.
Ia mengatakan DPRD membutuhkan pers untuk menyampaikan berbagai agenda, kebijakan, pembahasan hingga keputusan lembaga kepada masyarakat. Namun, hubungan tersebut tidak boleh mengurangi sikap kritis dan independensi wartawan.
Anas justru mendorong pekerja media tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap DPRD secara profesional dan berdasarkan fakta.
“Kalau ada kebijakan atau pelaksanaan tugas DPRD yang perlu dikritisi, silakan dikritisi secara profesional dan berdasarkan fakta,” katanya.
Menurut dia, kritik melalui pemberitaan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.
Ia menilai keterbukaan terhadap kritik juga penting untuk memastikan aktivitas parlemen dapat diketahui dan dinilai masyarakat.
“Kami tentu membutuhkan kritik. Pers jangan ragu memberikan kritik sepanjang disampaikan secara objektif, proporsional dan berdasarkan data. Justru dengan adanya kontrol dari media, kami di DPRD bisa terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan,” ujar Anas.
Selain memperkuat komunikasi, Anas berharap Forum Media Parlemen Puncak Botu dapat mendorong peningkatan kapasitas pekerja media yang melakukan peliputan di DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut dia, profesionalisme jurnalistik akan menentukan kualitas informasi yang diterima masyarakat mengenai aktivitas lembaga legislatif.
“Saya berharap forum ini dapat menjadi wadah yang solid, profesional dan tetap menjaga independensi pers. Jangan sampai forum ini hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi teman-teman media, DPRD dan terutama masyarakat Gorontalo,” katanya.
Anas menambahkan, komunikasi yang baik antara pers dan DPRD diperlukan agar berbagai agenda dan dinamika di parlemen dapat tersampaikan kepada publik secara akurat dan proporsional.
Ia berharap Forum Media Parlemen Puncak Botu tidak hanya memperkuat komunikasi antarsesama pekerja media, tetapi juga berkontribusi terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
“Pada akhirnya, yang paling penting adalah masyarakat. DPRD harus bekerja untuk rakyat, dan pers harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai kerja-kerja DPRD,” kata Anas.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi mitra komunikasi sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap DPRD Provinsi Gorontalo secara independen dan profesional. (*)
