Hibata.id, Gorontalo – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin menyambut terbentuknya Forum Media Parlemen Puncak Botu.
Namun, ia mengingatkan satu hal penting, kebersamaan jurnalis dalam forum tersebut tidak boleh mengikis independensi dan fungsi kontrol pers terhadap parlemen.
Bagi La Ode, forum yang lahir dari kesepakatan para pekerja media yang sehari-hari meliput di DPRD Provinsi Gorontalo itu bukan sekadar tempat berkumpul.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi sekaligus mendorong profesionalisme jurnalis parlemen.
“Saya mendukung terbentuknya Forum Media Parlemen Puncak Botu. Kehadiran forum ini merupakan langkah positif untuk memperkuat kebersamaan, komunikasi dan koordinasi teman-teman media yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo,” kata La Ode Haimudin di Gorontalo.
Menurut dia, DPRD dan pers memang kerap bertemu dalam aktivitas sehari-hari, tetapi keduanya tetap memiliki tugas dan posisi yang berbeda.
DPRD membawa aspirasi masyarakat melalui fungsi lembaga perwakilan, sementara pers bekerja mencari, mengolah dan menyampaikan informasi kepada publik. Pers juga menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan lembaga publik.
Karena itu, La Ode berharap kedekatan komunikasi antara wartawan dan DPRD tidak membuat media kehilangan sikap kritis.
“DPRD dan pers mempunyai tugas dan peran masing-masing. DPRD menjalankan mandat sebagai lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pers menjalankan fungsi jurnalistik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang dibangun harus saling menghargai dan saling menguatkan,” ujarnya.
La Ode mengakui DPRD membutuhkan media agar berbagai aktivitas lembaga dapat diketahui masyarakat.
Rapat, pembahasan kebijakan, penyerapan aspirasi hingga keputusan politik DPRD akan sulit menjangkau publik secara luas tanpa kerja jurnalistik.
Namun, kebutuhan tersebut tidak berarti pers hanya berperan sebagai penyampai informasi DPRD.
La Ode justru meminta wartawan tetap kritis ketika menemukan kebijakan maupun pelaksanaan tugas DPRD yang perlu dikoreksi.
“Saya berharap teman-teman pers tidak hanya menjadi mitra strategis DPRD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga tetap menjalankan fungsi kontrol. Jika ada kebijakan atau pelaksanaan tugas DPRD yang perlu mendapat kritik, tentu silakan dikritisi secara profesional, objektif dan berdasarkan fakta,” katanya.
Menurut dia, kritik berbasis fakta bukan sesuatu yang harus dihindari lembaga legislatif. Kritik justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam memperbaiki kinerja.
“DPRD membutuhkan masukan dan kritik. Selama kritik itu disampaikan secara objektif, proporsional dan berdasarkan data, tentu menjadi hal yang positif,” ujarnya.
“Media dapat menjadi bagian penting dalam memberikan kontrol sehingga kami dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki berbagai kekurangan,” lanjutnya.
La Ode juga mengingatkan Forum Media Parlemen Puncak Botu agar tidak berhenti pada nama, struktur organisasi atau simbol kebersamaan.
Ia berharap forum tersebut menghadirkan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja jurnalistik para anggotanya.
Solidaritas antarwartawan, kata dia, perlu berjalan beriringan dengan profesionalisme dan independensi masing-masing jurnalis maupun redaksi.
“Harapan saya, Forum Media Parlemen Puncak Botu menjadi wadah yang solid dan profesional serta tetap menjaga independensi pers,” katanya.
“Jangan hanya berhenti sebagai simbol kebersamaan, tetapi harus memberikan manfaat bagi teman-teman media, DPRD dan tentu saja masyarakat Gorontalo,” tambahnya.
Menurut La Ode, komunikasi yang sehat antara jurnalis dan DPRD juga dapat memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan parlemen.
Forum tersebut diharapkan ikut membuka ruang komunikasi yang lebih baik tanpa menciptakan batas terhadap kerja jurnalistik maupun akses informasi bagi wartawan.
Pada akhirnya, kata La Ode, DPRD dan pers memiliki satu titik temu, yakni kepentingan masyarakat.
DPRD mendapat mandat memperjuangkan aspirasi masyarakat, sedangkan pers memastikan publik memperoleh informasi yang benar sehingga dapat mengetahui sekaligus menilai bagaimana mandat tersebut dijalankan.
“Yang paling utama tetap kepentingan masyarakat. DPRD bekerja membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara pers memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai apa yang dikerjakan wakil rakyat,” ujarnya.
La Ode berharap Forum Media Parlemen Puncak Botu dapat menempatkan diri sebagai mitra komunikasi DPRD sekaligus tetap mempertahankan fungsi kritis pers.
“Karena itu, saya mendukung Forum Media Parlemen Puncak Botu sebagai mitra strategis sekaligus elemen kontrol yang konstruktif bagi DPRD Provinsi Gorontalo,” katanya.
