Hibata.id – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024, dalam rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Buteng, Selasa (22/4/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Buteng, Saal Musrimin Haadi, didampingi Wakil Ketua I Mazaluddin. Dari unsur pemerintah daerah, hadir Wakil Bupati Muhammad Adam Basan, Sekretaris Daerah Konstantinus Bukide, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat dari seluruh wilayah Buton Tengah.
Komitmen Pemerintah dalam Menindaklanjuti Masukan Fraksi
Mengawali tanggapan atas pandangan fraksi, Wakil Bupati Muhammad Adam Basan menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD dan camat yang turut hadir. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari legislatif.
“Pada prinsipnya, eksekutif sangat mendukung dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD,” ujar Adam.
Menanggapi sorotan Fraksi PDI Perjuangan terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, Adam menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi memang melambat, dan kami akan evaluasi secara komprehensif. Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun dari 15,43 persen pada 2023 menjadi 14,4 persen di tahun 2024, meski belum sesuai target nasional,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan merumuskan rencana aksi yang lebih terarah dan terukur dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tantangan Fiskal dan Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah
Menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah daerah mengakui masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Meski demikian, realisasi pendapatan daerah tercatat telah melampaui target yang ditetapkan.
“Fiskal daerah memang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Namun, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah agar lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Adam.
Isu Stunting, Kekerasan Anak, dan Pengembangan Pariwisata
Fraksi Kebangkitan Berkarya menyoroti isu stunting, kebudayaan dan pariwisata, serta kekerasan seksual terhadap anak. Menanggapi hal itu, Adam mengatakan bahwa Pemkab Buteng akan memperkuat sistem data stunting secara kolaboratif untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.
“Kami akan meningkatkan akurasi pengumpulan dan analisis data stunting agar program intervensi lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Di sektor kebudayaan dan pariwisata, pemerintah daerah akan mengintensifkan sosialisasi serta pembinaan terhadap kelompok seni budaya, termasuk melakukan kajian strategis terhadap pengembangan destinasi wisata unggulan.
Sementara untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, Adam menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor.
“Pemda akan menggandeng pihak kepolisian dan stakeholder terkait guna meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Sosialisasi dan edukasi masyarakat juga akan ditingkatkan,” pungkasnya.
