Hibata.id – Setelah sempat tidak menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu, Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Sudewo tiba sekitar siang hari dengan mengenakan batik cokelat dan celana hitam. Ia terlihat memakai masker serta memilih irit bicara saat ditanya wartawan.
“Ya memenuhi panggilan. Enggak ada (bawa berkas),” kata Sudewo singkat kepada wartawan sebelum memasuki gedung KPK.
KPK memanggil Sudewo untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kasus ini mencakup proyek di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan.
Sudewo diduga menerima aliran dana saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik menelusuri perannya dalam sejumlah proyek strategis yang kini tengah diusut KPK.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa Sudewo tidak hanya dikaitkan dengan satu proyek saja.
“Sudewo terindikasi terlibat pada lebih dari satu proyek dalam kasus ini,” ujar Asep.
Salah satu proyek yang menyeret nama Sudewo berada di Jawa Tengah, tepatnya pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso pada 2018–2022. Proyek tersebut dikerjakan DJKA dan kini menjadi fokus penyidikan KPK.
Selain jalur di Jawa Tengah, penyidik juga mendalami keterlibatan Sudewo pada proyek DJKA di berbagai daerah lain.
Gedung Merah Putih KPK yang digunakan untuk pemeriksaan Sudewo mulai beroperasi pada 2017. Gedung ini berdiri tidak jauh dari kantor lama KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Pembangunannya sempat tertunda karena pengajuan anggaran ke DPR RI sejak 2012 belum mendapat persetujuan. Gerakan masyarakat lewat “Koin untuk KPK” pada 2012 menjadi simbol dukungan publik atas pentingnya keberadaan gedung baru tersebut.
Warna merah putih pada bangunan itu mencerminkan semangat nasionalisme sekaligus fungsi ganda KPK, yakni pencegahan dan penindakan korupsi.
KPK menegaskan penyidikan kasus suap proyek perkeretaapian DJKA akan terus berjalan. Lembaga antirasuah itu menyebut semua pihak yang diduga terlibat, baik pejabat maupun mantan legislator, akan diperiksa secara menyeluruh.
