Hibata.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gardu Prabowo Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya mendukung penataan tata kelola pertambangan rakyat melalui skema berbasis koperasi guna memperkuat legalitas, pengawasan, dan kelestarian lingkungan.
Ketua DPW Gardu Prabowo Gorontalo, Ali Sucipto Sidiki yang akrab disapa OPS, mengatakan organisasinya siap bersinergi dengan pemerintah dalam menata ulang sistem pertambangan, khususnya bagi penambang tradisional atau penambang rakyat.
Ia menegaskan, Gardu Prabowo mendorong model pengelolaan tambang rakyat berbasis kearifan lokal dengan pendekatan koperasi agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi.
“Kami membangun sistem berbasis koperasi supaya penambangan rakyat memiliki legalitas yang jelas, terkontrol, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini bagian dari komitmen kami membantu pemerintah sekaligus melindungi kepentingan masyarakat,” ujar OPS di Gorontalo, Jumat.
Menurut dia, tata kelola yang terstruktur akan memberi kepastian hukum kepada para penambang sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial di lapangan.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) DPW Gardu Prabowo Gorontalo, Hermanto Lasangoi, meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan sosialisasi terkait program hilirisasi pertambangan, terutama bagi penambang rakyat.
“Hilirisasi pertambangan harus menyentuh penambang rakyat. Mereka membutuhkan pemahaman yang komprehensif melalui sosialisasi yang tepat, bukan pembiaran yang memicu ketidakteraturan dan konflik kepentingan,” kata Hermanto.
Ia menyoroti adanya dinamika internal di kalangan penambang rakyat, termasuk aduan masyarakat dan perselisihan antarpenambang yang muncul di sejumlah wilayah. Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Hermanto menegaskan pentingnya forum penambang sebagai ruang musyawarah yang netral dan transparan.
“Forum penambang harus menjadi ruang dialog tanpa intervensi pihak mana pun. Jika muncul dugaan keberpihakan dalam mediasi, hal itu perlu dikaji secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Gardu Prabowo Gorontalo juga akan menggelar aksi sosial bertepatan dengan momentum Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat penambang.
Ia berharap para penambang tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara aman dan tertib tanpa terjebak persoalan sosial maupun hukum.
“Pada momentum Ramadan ini, kami ingin memastikan para penambang dapat bekerja dengan tenang, kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi, dan terhindar dari konflik sosial yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” ujar Hermanto.
DPW Gardu Prabowo Gorontalo menilai kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas penambang menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
