Hibata.id – Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo mencatatkan prestasi dengan meraih tiga gelar dalam ajang Lomba Tembak Terbuka “Brimob Xtreme 2026”.
Lomba tembak yang berlangsung di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso, Kelapa Dua, Depok, ini berlangsung dari 7 hingga 12 April 2026.
Dalam kejuaraan bertaraf internasional yang digelar Korps Brimob Polri tersebut, Widodo berhasil meraih juara 1 kategori Senior PCC, juara 3 kategori Senior Handgun Open, serta juara 3 pada kategori PCC Grade A.
Ajang tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri dengan mengusung tema “Legacy of Valor, Precision for the Extreme”.
Sejumlah kategori dipertandingkan, antara lain Presisi Pistol, IPSC Handgun Level III, dan PCC Optic Level II.
Ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari personel TNI, Polri, hingga masyarakat umum, turut ambil bagian.
Kompetisi ini juga diikuti peserta dari sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan Korea Selatan.
Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat mengatakan kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan kemampuan personel.
“Kejuaraan ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan sekaligus memperkuat karakter personel,” ujarnya.
Prestasi yang diraih Kapolda Gorontalo tersebut dinilai mencerminkan kapasitas dan profesionalisme personel Polri, khususnya dalam bidang olahraga menembak.
Namun demikian, capaian tersebut juga diharapkan berbanding lurus dengan penguatan kinerja penegakan hukum di wilayah Gorontalo.
Meski terbilang lihai dalam menembak, hal itu tidak membuat pelaku tambang ilegal takut. Bahkan aktivitas PETI dilaporkan masih berlangsung tanpa tersentuh.
Kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa para pelaku belum sepenuhnya merasakan efek jera.
Bahkan terkesan meremehkan figur pimpinan Polda Gorontalo yang memiliki rekam jejak prestasi.
Ke depan, sinergi antara peningkatan kapasitas individu dan efektivitas penegakan hukum diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Termasuk penanganan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
