Hibata.id – Memasuki hari ketiga, evaluasi kinerja lurah, perangkat kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan RT dan RW terus berlanjut. Kali ini, kegiatan dipusatkan di Kecamatan Kotamobagu Barat dengan melibatkan 130 peserta dari seluruh kelurahan di wilayah tersebut.
Apel dimulai tepat pukul 07.30 WITA. Barisan telah terbentuk rapi di lapangan. Namun suasana sempat berubah ketika Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Sahaya S. Mokoginta, menghentikan arahannya dan menegur seorang peserta yang masih bercakap di barisan.
Teguran itu singkat, tetapi berdampak. Lapangan yang semula riuh mendadak hening. Peserta kembali fokus, berdiri tegak, dan mengikuti apel dengan tertib. Momen tersebut menjadi penanda: disiplin bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dalam arahannya, Sahaya menegaskan bahwa disiplin kerja merupakan syarat mutlak bagi aparatur yang profesional. Terlebih di Kotamobagu Barat yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan wajah kota, kompleksitas persoalan menuntut aparatur yang tidak hanya patuh, tetapi juga adaptif.
“Aparatur harus responsif, komunikatif, dan mampu berinovasi dalam menghadapi dinamika pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menekankan, disiplin tidak bisa dipisahkan dari loyalitas. Keduanya, menurut dia, adalah satu kesatuan yang menentukan kualitas kinerja aparatur. Tanpa disiplin, loyalitas hanya menjadi jargon.
Sahaya kemudian mengibaratkan birokrasi sebagai satu barisan besar. Setiap aparatur, kata dia, harus berada dalam satu garis komando yang sama.
“Ketika barisan lurus dan teratur, tujuan akan lebih mudah dicapai. Tapi jika ada yang keluar dari barisan, bukan hanya dirinya yang terganggu, melainkan juga kekuatan keseluruhan,” kata dia.
Analogi itu bukan tanpa alasan. Dalam praktik birokrasi, ketidakteraturan—sekecil apa pun—dapat berujung pada lemahnya koordinasi, terganggunya pelaksanaan tugas, hingga menurunnya kepercayaan publik.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga barisan tetap “lurus”. Disiplin, menurutnya, adalah bentuk konkret dari loyalitas—baik terhadap aturan, pimpinan, maupun arah kebijakan pemerintah daerah.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan menjadi kunci. Aparatur yang bekerja dalam satu arah, dengan komitmen dan loyalitas, akan menciptakan sistem yang efektif dan pelayanan publik yang optimal.
Sebaliknya, penyimpangan dari “barisan” tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran aturan, tetapi juga pengingkaran terhadap tanggung jawab. Pembinaan menjadi langkah awal. Namun jika tak berubah, posisi itu, kata Sahaya, harus diisi oleh mereka yang lebih siap.
Dengan cara itu, barisan pemerintahan tetap terjaga—rapi, kuat, dan bergerak menuju tujuan yang sama.
