Hibata.id, Pohuwato – DPRD Pohuwato harusnya dikritik setelah dinilai lamban merespons keluhan penambang terkait kerusakan talang dan dugaan dampak aktivitas tambang di wilayah Pani Dalam.
Keluhan itu akhirnya disampaikan langsung oleh sejumlah penambang dalam rapat bersama Komisi III DPRD Pohuwato, Senin (20/4/2026).
Mereka memilih jalur resmi setelah persoalan yang dihadapi tak kunjung mendapat perhatian serius.
Dalam forum tersebut, para penambang mengungkap kerusakan talang penangkap emas yang disebut menjadi alat utama dalam aktivitas mereka.
Talang itu rusak akibat hantaman batu besar yang terbawa banjir.
Para penambang menilai kondisi tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya, dan mulai muncul setelah adanya aktivitas perusahaan tambang di sekitar lokasi.
“Dulu tidak pernah ada batu besar terbawa banjir. Sekarang justru sering terjadi,” ujar salah satu penambang.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan kondisi air yang disebut berubah menjadi “air jeli” dan diduga berdampak pada kesehatan, seperti menimbulkan gatal-gatal.
Perwakilan penambang, Alveron Biki alias Upen, menegaskan bahwa wilayah tersebut telah lama dikelola masyarakat, bahkan sejak generasi sebelumnya.
“Kami sudah di situ sejak lama. Lahan itu masuk wilayah KUD Dharma Tani. Harusnya ini jadi perhatian sejak awal,” tegasnya.
Namun, alih-alih memberikan solusi konkret, DPRD melalui Ketua Komisi III, Nasir Giasi, justru menyatakan akan kembali menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan berbagai pihak.
“Kami akan agendakan rapat lagi dan mengundang semua pihak terkait,” kata Nasir.
Pernyataan tersebut memicu kekecewaan, mengingat persoalan yang diangkat masyarakat dinilai sudah berlangsung cukup lama.
DPRD juga baru membuka kemungkinan turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Langkah ini dinilai terlambat oleh sebagian pihak, karena keluhan masyarakat sudah lebih dulu terjadi sebelum dibawa ke meja rapat resmi.
Di sisi lain, pihak perusahaan melalui Humas PGP, Kurniawan Siswoko, menyatakan menghormati penyampaian aspirasi masyarakat.
Ia juga menyebut, berdasarkan informasi internal, saat ini tidak ada aktivitas pengeboran (drilling) di area yang dimaksud.
“Kami menghormati aspirasi yang disampaikan melalui DPRD. Saat ini tidak ada kegiatan drilling di lokasi tersebut,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Situasi ini menambah tekanan terhadap DPRD Pohuwato untuk segera mengambil langkah nyata, bukan sekadar menunda melalui agenda rapat lanjutan.
