Hibata.id, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menilai capaian tersebut menunjukkan semakin baiknya tata kelola keuangan daerah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah kita semakin transparan, akuntabel, dan patuh terhadap aturan yang berlaku,” kata Ridwan di Gorontalo, Kamis.
Menurut Ridwan, opini WTP menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK RI.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian WTP tidak boleh dimaknai sebatas keberhasilan administratif dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memastikan setiap alokasi anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ridwan menegaskan APBD harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat sektor ekonomi produktif, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan.
“Bagi kami di DPRD, WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Anggaran harus mampu membuka lapangan kerja, memperkuat sektor pertanian dan perikanan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan pengelolaan keuangan yang baik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, opini WTP diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Ridwan juga meminta agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurut dia, capaian WTP harus menjadi pijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke tingkat desa.
“WTP harus menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pembangunan, bukan justru menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan kita berikutnya adalah bagaimana mengubah tertib administrasi ini menjadi lompatan kemajuan ekonomi daerah. APBD yang sehat harus melahirkan rakyat yang semakin sejahtera,” katanya.
Lebih lanjut, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD guna memastikan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
DPRD juga berharap sinergi antara lembaga legislatif dan Pemerintah Provinsi Gorontalo terus diperkuat sehingga kualitas pengelolaan keuangan yang telah mendapat pengakuan dari BPK dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
