Hibata.id, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo resmi memulai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Tahapan ini menjadi pintu masuk penyusunan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun depan.
Pembahasan diawali melalui Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, didampingi unsur pimpinan DPRD, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (13/7/2026) lalu.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Momentum itu ditandai dengan penyerahan dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada DPRD sebagai dasar pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).
Selanjutnya, Banggar DPRD akan mengkaji setiap kebijakan yang diajukan pemerintah daerah, mulai dari proyeksi pendapatan, belanja, hingga program prioritas yang akan dibiayai melalui APBD tahun depan.
Dalam pengantarnya, Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan bahwa rancangan anggaran tahun 2027 disusun untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Pemerintah daerah, kata dia, mengarahkan kebijakan anggaran pada pembangunan infrastruktur pendukung sektor produksi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan sejumlah proyek strategis.
Beberapa program yang menjadi perhatian pemerintah antara lain pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi serta kelanjutan pembangunan Asrama Haji Gorontalo.
Seluruh program tersebut, menurut Gusnar, tetap disusun dengan mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran agar setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Bagi DPRD, pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar agenda rutin tahunan. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi lembaga legislatif untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
Karena itu, DPRD menegaskan akan menjalankan fungsi penganggaran secara optimal melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Setiap usulan program akan ditelaah berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hasil pembahasan KUA-PPAS nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 sebelum dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
