Hibata.id – Partai Golkar Gorontalo merespons penetapan Ketua KONI Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI 2024.
Sekretaris DPD I Partai Golkar Gorontalo, Ghalib Lahidjun, mengatakan partainya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo terhadap kadernya tersebut.
“Partai Golkar menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, sehingga prinsipnya kita akan mencermati setiap perkembangan prosesnya nanti,” ujar Ghalib kepada wartawan, Jumat, 21 Agustus 2026.
Menurut Ghalib, Partai Golkar akan mengikuti perkembangan perkara dan mencermati setiap tahapan hukum yang dijalani Fikram.
Meski demikian, ia mengatakan partai tetap memberikan dukungan moral kepada Fikram selama menghadapi proses hukum.
“Terlepas dari semua itu kami tetap mendoakan agar Pak Fikram Salilama diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah SWT untuk menghadapi masalah ini,” kata Ghalib.
Golkar Belum Siapkan PAW
Penetapan Fikram sebagai tersangka juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kursinya di DPRD Provinsi Gorontalo.
Ghalib mengatakan hingga Jumat, 21 Agustus 2026, Partai Golkar belum mengambil langkah terkait PAW tersebut.
“Sejauh ini Partai Golkar belum menyiapkan, apalagi mengambil langkah apa pun terkait masalah ini,” ujar Ghalib.
Menurut dia, partai masih menunggu perkembangan proses hukum sebelum menentukan langkah politik maupun administratif terkait posisi Fikram sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Empat Tersangka Ditahan
Sebelumnya, Kejati Gorontalo menetapkan Fikram Salilama bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
Tiga tersangka lainnya adalah Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Abdullah Pala serta dua pihak penyedia, Moh Amir Hamzah dan Moh Arif Mohi.
Keempat tersangka kemudian ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Gorontalo.
Partai Golkar kini memilih mencermati proses hukum yang berjalan. Untuk persoalan PAW, Ghalib menegaskan belum ada keputusan maupun langkah yang diambil partai hingga saat ini.
