Hibata.id – Jalanan Buol akan menjadi ruang bagi petani, buruh, perempuan, pemuda desa, masyarakat adat, dan kelompok marginal untuk menyuarakan persoalan agraria. Pada Kamis, 24 September 2026, mereka akan menggelar Karnaval Hari Tani Nasional dengan mengusung tema “Reclaim the Space!”
Karnaval dimulai pukul 08.00 WITA dari kawasan Lampu Merah Kali. Peserta kemudian berjalan kaki menuju Gedung DPRD Buol. Selain long march, kegiatan akan diisi lagu perjuangan, monolog, puisi, orasi, dan pertunjukan dalam panggung terbuka.
Bagi penyelenggara, Hari Tani Nasional bukan sekadar peringatan tahunan. Momentum ini digunakan untuk mengingat kembali perjuangan rakyat atas tanah sekaligus membaca persoalan agraria yang hingga kini belum selesai.
Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September, bertepatan dengan tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.
Di Buol, persoalan tersebut dikaitkan dengan semakin sempitnya ruang hidup masyarakat akibat perluasan perkebunan, pertambangan, dan berbagai aktivitas industri berskala besar. Penyelenggara menilai persoalan itu semakin kompleks ketika berhadapan dengan krisis iklim dan kebijakan pembangunan yang dianggap lebih banyak disusun dari atas.
Petani, buruh, perempuan, pemuda desa, masyarakat adat, serta kelompok marginal, menurut penyelenggara, belum cukup ditempatkan sebagai subjek dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup mereka.
“Reclaim the Space!” karena itu menjadi seruan untuk merebut kembali ruang demokrasi dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam menentukan masa depan tanah dan sumber daya alam.
Reforma Agraria Jadi Sorotan
Isu lain yang menjadi perhatian dalam Hari Tani Nasional tahun ini adalah reforma agraria.
Penyelenggara mempertanyakan arah kebijakan reforma agraria yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan penguasaan tanah. Bagi mereka, reforma agraria tidak semestinya berhenti pada penyelesaian konflik agraria, sertifikasi tanah, atau legalisasi aset.
Reforma agraria, menurut mereka, seharusnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar: struktur penguasaan tanah yang timpang, monopoli agraria, serta keterbelakangan sistem pertanian.
Perdebatan itu berlangsung bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria oleh DPR pada 22 September 2026. Pemerintah dan DPR menempatkan aturan tersebut sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria.
Namun, penyelenggara karnaval melihat adanya persoalan dalam arah kebijakan tersebut. Mereka mempertanyakan apakah kebijakan reforma agraria benar-benar diarahkan untuk melakukan perubahan struktural atau lebih banyak menjadi instrumen penyelesaian konflik dan administrasi pertanahan.
Mereka juga menyoroti program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), yang mendapat dukungan Bank Dunia. Program ini antara lain diarahkan untuk memperkuat administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, kepastian hak atas tanah, dan perencanaan tata ruang.
Bagi penyelenggara, agenda pembangunan dan kerja sama dengan lembaga pembiayaan internasional seharusnya tidak menggeser pengalaman serta pengetahuan masyarakat yang hidup langsung di atas tanah dan wilayah yang menjadi sasaran kebijakan.
Krisis dan Penyempitan Ruang Hidup
Krisis iklim membuat persoalan ruang hidup semakin mendesak. Mereka yang paling terdampak, menurut penyelenggara, justru kelompok yang memiliki posisi paling rentan dalam menghadapi ekspansi industri dan perubahan lingkungan.
Petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marginal disebut sebagai kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan atas tanah dan sumber daya alam.
Penyelenggara menilai pembangunan yang berorientasi pada industri dan rantai pasok global berisiko menjadikan masyarakat lokal sekadar konsumen dalam sistem ekonomi yang sebelumnya telah mengurangi akses mereka terhadap ruang hidup.
Karena itu, mereka mendorong agar kebijakan pemerintah tidak hanya disusun berdasarkan target pembangunan atau kesepakatan dengan lembaga pembiayaan, tetapi juga berangkat dari pengalaman masyarakat.
Suara warga, pengetahuan lokal, dan pengalaman kelompok yang terdampak langsung dinilai harus menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan agraria.
Dari Jalanan Buol
Karnaval Hari Tani Nasional di Buol tidak hanya menawarkan panggung untuk berpidato. Peserta diminta hadir dengan identitas pekerjaan rakyat: petani, buruh, nelayan, pedagang, pekerja, dan berbagai profesi lainnya.
Penyelenggara juga meminta peserta mengenakan topi atau membawa payung untuk mengantisipasi cuaca.
Peserta diminta membawa makanan sendiri. Minuman akan disediakan penyelenggara. Untuk kebutuhan kesehatan, peserta diminta membawa obat pribadi, sementara penyelenggara menyiapkan obat-obatan generik yang umum digunakan.
Keamanan kegiatan diserahkan pada kesadaran peserta untuk saling menjaga.
Bagi penyelenggara, peringatan Hari Tani Nasional adalah momentum untuk mengingatkan bahwa persoalan tanah bukan sekadar urusan sertifikat atau batas bidang. Di dalamnya terdapat kehidupan, pekerjaan, pangan, kebudayaan, dan masa depan masyarakat.
Dari Buol, mereka menyerukan satu hal: ruang hidup rakyat tidak boleh ditentukan tanpa melibatkan rakyat.
