Hibata.id, Pohuwato – Ada yang janggal di kawasan pegunungan Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Ketika Bupati Saipul A. Mbuinga telah mengeluarkan ultimatum penghentian Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sejumlah ekskavator justru masih terdengar mengeruk tanah.
Perintah pemerintah sudah disampaikan, tetapi aktivitas tambang ilegal belum terlihat berhenti.
Pantauan Sabtu (7/11/2026), memperlihatkan sejumlah alat berat terus beroperasi di kawasan tersebut.
Ekskavator terus melakukan pengerukan di wilayah pegunungan, seolah peringatan pemerintah daerah belum memberikan pengaruh.
Situasi ini bukan sekadar persoalan pelanggaran administratif.
Publik kini mempertanyakan keseriusan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang tetap berjalan meskipun pemerintah daerah telah meminta seluruh kegiatan dihentikan.
Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga sebelumnya memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada para pelaku PETI untuk menghentikan kegiatan dan mengeluarkan seluruh peralatan dari lokasi.
Surat peringatan yang diterbitkan pada awal November 2026 itu mencakup aktivitas pertambangan ilegal di Desa Teratai, Botubilotahu, hingga Bulangita, Kecamatan Marisa.
Allih-alih berhenti, keberadaan ekskavator yang masih bekerja memperlihatkan adanya kesenjangan antara instruksi pemerintah dan kondisi di lapangan.
Pertanyaannya, siapa yang masih menjalankan aktivitas tersebut, dan mengapa penertiban belum terlihat?
Dugaan Peran Pemodal
Di tengah aktivitas PETI Bulangita, muncul nama RM alias Ril yang disebut-sebut memiliki peran sebagai pemodal sekaligus koordinator kegiatan pertambangan ilegal tersebut.
Informasi mengenai dugaan keterlibatan RM menjadi salah satu aspek yang perlu didalami aparat penegak hukum.
Jika benar terdapat pihak yang mengendalikan kegiatan dari balik layar, penanganan PETI semestinya tidak berhenti pada pekerja yang berada di lokasi.
Kritik berikutnya mengarah kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Pohuwato.
Ketika ekskavator masih beroperasi setelah pemerintah daerah mengeluarkan peringatan, publik berhak mengetahui langkah konkret kepolisian.
Apakah kepolisian telah turun melakukan pemeriksaan? Apakah pemilik alat berat sudah diidentifikasi? Bagaimana penelusuran terhadap pihak yang diduga menjadi pemodal?
Pertanyaan tersebut penting karena penegakan hukum tidak cukup berhenti pada koordinasi antarlembaga.
Masyarakat membutuhkan tindakan yang dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait aktivitas PETI yang masih berlangsung.
“Sudah, sudah koordinasi dengan Polres Pohuwato, melalui Kapolres Pohuwato,” kata Iskandar melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu malam (7/11/2026).
Pernyataan tersebut mengonfirmasi adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian. Namun, publik masih menunggu penjelasan mengenai hasil koordinasi serta langkah penindakan yang telah dilakukan.
Jangan sampai koordinasi hanya menjadi jawaban administratif, sementara alat berat tetap bekerja dan pengerukan tanah terus berlangsung.
Dalam surat edarannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa penertiban PETI tidak hanya menyasar pekerja di lapangan.
Pemilik alat berat, pihak yang menyewakan ekskavator, hingga pemodal juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
Ketentuan tersebut penting agar penegakan hukum menyentuh seluruh rantai kegiatan PETI, bukan hanya orang-orang yang bekerja di lokasi.
Sebab, aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat membutuhkan dukungan peralatan, pembiayaan, dan pengorganisasian.
Karena itu, penyelidikan perlu menelusuri pihak-pihak yang berada di balik operasionalnya berdasarkan alat bukti.
Ancaman lingkungannya pun tidak kecil. Bupati Saipul sebelumnya mengingatkan bahwa pengerukan tanpa izin berpotensi merusak bentang alam, meningkatkan kekeruhan air, memicu sedimentasi, serta memperbesar risiko bencana bagi masyarakat sekitar.
Kini, persoalan PETI Bulangita menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Bukan hanya soal menghentikan ekskavator, tetapi juga memastikan siapa pun yang terbukti mengendalikan dan membiayai kegiatan ilegal tersebut diproses sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak surat peringatan. Mereka menunggu tindakan nyata.
Jika pekerja di lapangan bisa dijangkau hukum, pemilik alat berat dan pemodal pun harus ditelusuri.
Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat pada lapisan paling bawah, sementara pihak yang diduga berada di balik operasi justru luput dari pemeriksaan.
