Hibata.id, Pohuwato – Deru mesin ekskavator masih terdengar di kawasan pegunungan Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Padahal, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga telah memerintahkan penghentian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) itu.
Bahkan, bupati justru sudah memberikan tenggat waktu 7×24 jam kepada para pelaku tambang ilegal untuk meninggalkan lokasi.
Alih-alih berhenti, Pantauan di lapangan Sabtu (7/11/2026) menunjukkan sejumlah alat berat jenis ekskavator masih beroperasi di kawasan tersebut.
Alat-alat berat itu terlihat terus melakukan pengerukan tanah di wilayah pegunungan, meskipun pemerintah daerah sebelumnya telah mengeluarkan peringatan penertiban.
Surat peringatan yang diterbitkan pada awal November 2026 itu menyasar aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kecamatan Marisa, meliputi Desa Teratai, Botubilotahu, hingga Bulangita.
Pemerintah daerah memberikan waktu 7×24 jam kepada para pelaku untuk menghentikan seluruh kegiatan pertambangan ilegal sekaligus mengeluarkan peralatan dari lokasi.
Namun, aktivitas alat berat yang masih terlihat di Bulangita memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas peringatan tersebut dan langkah penertiban yang akan dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait aktivitas PETI yang masih berlangsung.
“Sudah, sudah koordinasi dengan Polres Pohuwato, melalui Kapolres Pohuwato,” kata Iskandar melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu malam (7/11/2026).
Sebelumnya, Bupati Saipul A. Mbuinga melalui surat edarannya telah meminta seluruh pelaku PETI menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk menekan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengerukan tanah secara ilegal.
Dalam peringatannya, Saipul menyoroti dampak aktivitas PETI yang berpotensi merusak bentang alam.
Mulai dari meningkatnya kekeruhan air, memicu sedimentasi, serta memperbesar risiko bencana alam bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga mengingatkan bahwa penindakan tidak hanya menyasar pekerja di lapangan.
Pemilik alat berat, pihak yang menyewakan ekskavator, hingga pemodal kegiatan PETI turut menjadi sasaran apabila terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Kondisi yang masih terlihat di Bulangita kini menempatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum pada ujian berikutnya: memastikan perintah penghentian PETI benar-benar terlaksana, bukan sekadar berhenti sebagai surat peringatan.
Masyarakat pun menanti langkah konkret Pemkab Pohuwato, kepolisian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta mencegah kerusakan lingkungan yang semakin meluas.
