Hibata.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango, menggelar bimbingan teknis (BIMTEK) verifikasi faktual (VERFAK) untuk panitia pemungutan suara (PPS) se-Kecamatan Tilongkabila di Aula Kantor Desa Tambo’o pada Kamis, (20/6/2024)
Adnan A. Berahim, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Bone Bolango mengatakan, Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota PPS dalam menjalankan tugas dalam Verfak dukungan bakal calon perseorangan.
“Saat ini ada 2 pasang bakal calon perseorangan di Bone Bolango yang nantinya akan dilakukan verfak oleh anggota PPS. Sehingga Bimtek Verfak ini perlu dilaksanakan,” kata Adnan A. Berahim dalam sambutannya.
Baca juga: KPU Bone Bolango Gelar Bimtek Tahapan Verifikasi Faktual
Selain itu, kata Adnan, Bimtek Verfak ini menjadi modal untuk anggota PPS, agar tidak terjadi salah penanggapan dengan sesama penyelenggara. PIhaknya juga tak ingin terjadi perbedaan persepsi antara anggota PPS dengan pihak pendukung ataupun Liaison officer (LO) di lapangan.
Adnan bilang, Bimtek ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan pelaksanaan Verfak berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pasalnya, Verfak adalah tahapan penting untuk memastikan keabsahan data pemilih serta dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
“Tata cara pelaksanaan verifikasi faktual, teknik wawancara, serta cara mengidentifikasi dan menangani permasalahan yang mungkin muncul di lapangan menjadi materi utama di Bimtek Verfak,” jelasnya
Baca juga: KPU Bone Bolango Tetapkan Dua Bapaslon Lanjut ke Tahap Verifikasi Faktual
Tak hanya itu, kata Adnan, PPS se-Kecamatan Tilongkabila ini juga diberikan simulasi langsung mengenai proses verifikasi faktual untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Ia tegaskan, PPS harus teliti dan tidak boleh terjadi kekeliruan serta kesalahan.
“Prosedur verifikasi faktual harus dipahami. Anggota PPS juga harus menjaga hak konstitusional pendukung. Dia mendukung atau tidak mendukung itu hak konstitusional yang tidak bisa diarahkan, di intervensi bahkan di intimidasi,” katanya
Adnan menegaskan, anggota PPS juga harus menjaga kerahasiaan data dari para pendukung, karena di dalamnya terdapat nomor induk kependudukan. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PPS.
“Agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya
