Hibata.id, Gorontalo – Sebanyak 45 bidang tanah wakaf di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, memperoleh kepastian hukum melalui penyerahan sertifikat dari Kantor Pertanahan kepada Kementerian Agama setempat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya melindungi aset keagamaan agar tidak rentan terhadap sengketa dan tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Center Point, Kabupaten Bone Bolango, dalam rangkaian kegiatan Bakti Jaksa untuk Masyarakat Bone Bolango.
Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango turut memfasilitasi koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Kementerian Agama dalam proses pensertifikatan tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Feddy Hantyo Nugroho mengatakan sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan sekaligus menjaga kebermanfaatannya bagi masyarakat.
Menurut dia, tanah wakaf memiliki nilai sosial dan keagamaan yang besar sehingga membutuhkan kepastian status hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Tanah wakaf merupakan aset yang memiliki nilai sosial dan keagamaan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai agar tanah wakaf tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari serta tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya,” ujar Feddy.
Ia menegaskan Kejaksaan melalui kewenangan Jaksa Pengacara Negara akan terus mendukung kerja sama antarlembaga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset milik masyarakat maupun aset keagamaan.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bone Bolango Heriyadi Djunaidi menjelaskan bahwa JPN berperan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Kementerian Agama untuk mendukung kelancaran proses sertifikasi tanah wakaf.
Menurut Heriyadi, penyerahan 45 sertifikat tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat tertib administrasi pertanahan sekaligus memastikan aset wakaf memiliki dokumen hukum yang jelas.
“Melalui peran sebagai fasilitator, kami berupaya menjembatani koordinasi antarlembaga agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat berjalan dengan baik. Penyerahan 45 sertifikat ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf,” katanya.
Sertifikasi tanah wakaf memiliki peran penting untuk memperjelas status kepemilikan dan peruntukan aset, mencegah potensi sengketa, serta menjaga agar tanah tersebut tetap digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
Dengan adanya sertifikat, pengelola tanah wakaf diharapkan dapat menjalankan amanah secara lebih tertib dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam mempertahankan keberadaan aset tersebut.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Bone Bolango mendorong optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara dalam pelayanan hukum, khususnya melalui pendampingan dan koordinasi lintas lembaga.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan aset wakaf sehingga manfaatnya terus dirasakan umat dan masyarakat luas.
