Hibata.id – Iwan Mustapa resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango oleh Bupati Ismet Mile dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Gorontalo, Jumat.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Risman Tolinggohu, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Ruwaida Mile, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran instansi vertikal.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen sakral yang menjadi bagian dari sejarah birokrasi Bone Bolango,” ujar Bupati Ismet Mile dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa posisi Sekda merupakan puncak karir bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penunjukan Iwan Mustapa dilakukan melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pak Iwan terpilih bukan karena kedekatan, tetapi melalui proses yang kompetitif dan transparan. Ini bukti reformasi birokrasi berjalan di Bone Bolango,” tutur Ismet Mile.
Iwan Mustapa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango. Dengan jabatan barunya, ia diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah serta mengakselerasi pembangunan daerah.
“Saya harap Pak Sekda bisa menjalankan amanah ini dengan integritas dan membawa perubahan positif bagi Bone Bolango, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” kata Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh aparatur sipil negara untuk memperkuat komitmen membangun wilayah-wilayah tertinggal, termasuk Kecamatan Pinogu yang hingga kini belum sepenuhnya menikmati infrastruktur dasar.
“Kita sudah merdeka puluhan tahun, namun ada warga di Pinogu yang belum merasakan arti kemerdekaan. Ini jadi tanggung jawab kita semua. Saya minta seluruh ASN bekerja keras untuk mewujudkan keadilan pembangunan,” tegasnya.
Ismet Mile tak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Amir Hamzah Hadju, yang selama ini mengemban tugas sebagai Penjabat Sekda Bone Bolango, atas kontribusinya dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
