Bone Bolango

Pemekaran Desa Mulai Berdenyut di Bone Bolango

×

Pemekaran Desa Mulai Berdenyut di Bone Bolango

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Pemdes Bone Bolango Muhammad Rizki Pateda menjelaskan tahapan usulan pemekaran wilayah di Bone Bolango/Hibata.id
Kepala Dinas Pemdes Bone Bolango Muhammad Rizki Pateda menjelaskan tahapan usulan pemekaran wilayah di Bone Bolango/Hibata.id

Hibata.id, Bone Bolango – Wacana pemekaran wilayah mulai menemukan pijakannya di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sejumlah usulan masyarakat telah masuk ke pemerintah daerah dan kini bersiap melewati tahapan kajian sebelum diproses lebih jauh.

Salah satu usulan datang dari masyarakat Kelurahan Padengo. Bersama pemerintah kelurahan dan kecamatan, warga telah menyampaikan proposal kepada Bagian Tata Pemerintahan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Kabupaten Bone Bolango.

Proposal tersebut menjadi pintu awal bagi pemerintah daerah untuk menilai apakah pemekaran memang dibutuhkan, sekaligus melihat kesiapan wilayah yang diusulkan.

Baca Juga:  Lurah Tumbihe Diminta Langsung Tancap Gas Usai Dilantik

Kepala Dinas Pemdes Bone Bolango Muhammad Rizki Pateda mengatakan pengajuan dari masyarakat menjadi bagian awal dalam proses pemekaran.

“Prosesnya diawali dengan proposal atau pengajuan dari masyarakat. Beberapa usulan lainnya juga sudah masuk dan akan menjadi bahan untuk dikaji,” kata Rizki.

Dari meja pengajuan, proses selanjutnya bergerak ke tahap kajian. Pemerintah daerah akan membentuk tim yang mendapat mandat dari Bupati Bone Bolango Ismet Mile untuk menelaah setiap usulan pemekaran.

Tim tersebut akan melihat berbagai aspek, termasuk urgensi penataan wilayah dan ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan regulasi.

Baca Juga:  Merlan S. Uloli Tegaskan Rolling Jabatan Proses Menuju Kebaikan

Artinya, pemekaran tidak cukup berhenti pada proposal. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah usulan bisa berlanjut.

Salah satunya adalah penegasan dan penetapan batas wilayah. Tahapan ini penting untuk memastikan wilayah administrasi memiliki batas yang jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, pemekaran juga bukan sekadar menarik garis baru di peta.

Di balik perubahan wilayah administrasi itu, ada harapan agar pelayanan pemerintahan semakin dekat, pembangunan lebih merata, dan kebutuhan masyarakat lebih cepat ditangani.

Baca Juga:  Kemenkum Gorontalo Dorong Bone Bolango Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual

“Sejahtera adalah muaranya,” ujar Rizki.

Kalimat tersebut menjadi garis besar arah kebijakan penataan wilayah di Bone Bolango. Setiap usulan pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai perubahan administrasi, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Dengan sejumlah proposal yang mulai masuk, pembahasan pemekaran wilayah di Bone Bolango kini memasuki babak awal.

Pemerintah daerah selanjutnya akan menelaah setiap usulan melalui tim kajian sebelum menentukan tahapan berikutnya sesuai regulasi yang berlaku.

**Cek berita dan artikel terbaru di GOOGLE NEWS dan ikuti WhatsApp Channel