Hibata.id, Gorontalo – Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga manfaatnya bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran habis terserap, tetapi persoalan kemiskinan tidak mengalami perubahan yang berarti. Setiap program harus direncanakan secara matang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Tonny kepada Hibata.id.
Tonny menyampaikan hal itu saat memberikan materi dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026).
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tonny menilai keterbatasan anggaran daerah menuntut perencanaan yang cermat.
Setiap OPD harus menyusun program berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Ia menekankan lima hal penting. Pertama, memperkuat kerja sama antar-OPD. Kedua, menggunakan data yang akurat. Ketiga, memastikan bantuan tepat sasaran.
Keempat, menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Kelima, mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Tonny, TKPKD harus memastikan seluruh program berjalan terpadu. Koordinasi juga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kegiatan. Dengan begitu, bantuan dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Tonny mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Tantangan tersebut meliputi tumpang tindih program antar-OPD, data penerima bantuan yang belum terintegrasi, dan keterbatasan anggaran daerah.
Data yang tidak akurat dapat membuat penyaluran bantuan tidak merata. Satu keluarga bisa menerima beberapa bantuan sekaligus. Sementara itu, keluarga lain yang lebih membutuhkan justru belum mendapat bantuan.
Karena itu, Tonny mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut diharapkan membantu pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Penggunaannya juga perlu didukung koordinasi antarinstansi.
Tonny menjelaskan tiga strategi utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.
Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Pemerintah perlu menyalurkan bantuan sosial berdasarkan data yang akurat.
Dengan demikian, bantuan dapat menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.
Strategi kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga perlu memperluas akses permodalan, mengadakan pelatihan vokasi, dan mengembangkan program padat karya.
Langkah tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Pendapatan keluarga pun diharapkan ikut meningkat.
Strategi ketiga adalah memperbaiki kondisi lingkungan dan pelayanan dasar.
Programnya meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta peningkatan akses layanan kesehatan.
Tonny menegaskan, ketiga strategi tersebut harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan sosial.
Pemberdayaan ekonomi juga perlu diperkuat agar keluarga penerima manfaat dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi lebih mandiri.
“Optimalisasi TKPKD bukan semata-mata soal menambah anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Tonny meminta seluruh OPD menyelaraskan program dan memperbarui data sasaran. Ia juga mendorong evaluasi berkala untuk mengukur hasil setiap program.
Tonny berharap kerja sama lintas sektor dapat membuat program pengentasan kemiskinan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, manfaat program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo.
