Hibata.id, Gorontalo – Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan bukti pendukung secara lengkap dan akurat.
Hal ini demi menghadapi penilaian implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Persiapan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan kebijakan pembangunan daerah mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelayanan publik serta perlindungan perempuan dan anak.
Sofyan menyampaikan arahan itu dalam rapat virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (27/10/2026). Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus turut menghadiri rapat tersebut bersama jajaran pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengikuti proses verifikasi lapangan dalam evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 atau PPE 2026. Proses ini bertujuan mengukur capaian pelaksanaan PUG melalui pemeriksaan bukti pendukung dari berbagai sektor pembangunan.
Sofyan menegaskan, pemerintah daerah harus mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan agar kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat.
“Komitmen ini kami wujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender pada program prioritas daerah, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta penguatan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, evaluasi dan verifikasi oleh tim kementerian menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian pelaksanaan PUG sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.
Menurut dia, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan agar semakin inklusif, berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.
Untuk mendukung kelancaran proses verifikasi, Sofyan meminta seluruh pimpinan OPD dan jajaran teknis terkait mengikuti setiap tahapan dengan serius. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan data dan informasi yang transparan, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain menyiapkan dokumen pendukung, setiap OPD diharapkan memperhatikan masukan tim verifikator sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gorontalo, serta sejumlah pimpinan OPD dan jajaran teknis terkait.
