Hibata.id – Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea melontarkan kritik keras kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terkait polemik kredit aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo di Bank SulutGo (BSG).
Pernyataan itu disampaikan Adhan pada Selasa, 2 Juni 2026, menyusul langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memfasilitasi penyelesaian kredit ASN pascapemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kota Gorontalo dari BSG ke Bank Tabungan Negara (BTN).
Sebelumnya, Gusnar Ismail menyatakan pemerintah provinsi berkoordinasi dengan BSG dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan pembayaran kredit ASN tetap berjalan melalui mekanisme debit otomatis. Ia juga meminta ASN tetap tenang dan kooperatif selama masa transisi perbankan berlangsung.
Namun, Adhan menilai persoalan kredit ASN merupakan urusan pribadi antara debitur dan pihak bank sehingga tidak semestinya menjadi perhatian pemerintah provinsi.
“Sangat kecil lah Gubernur kalau membawa ini urusan-urusan pribadi,” kata Adhan.
Menurut dia, pinjaman yang dimiliki ASN lahir dari kesepakatan masing-masing individu dengan pihak perbankan, bukan merupakan tanggung jawab institusi Pemerintah Kota Gorontalo.
“Yang bersepakat dengan BSG pribadi mereka, bukan lembaga pegawai kota,” ujarnya.
Adhan juga menyindir langkah gubernur yang dinilainya terlalu jauh mencampuri persoalan kredit pegawai.
“Janganlah mencari panggung lah. Terlalu masih banyak urusan lah, bukan urusan pribadi orang,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah kota telah mengimbau sekaligus memerintahkan ASN untuk memenuhi kewajiban kredit masing-masing. Namun, tanggung jawab pembayaran tetap berada pada setiap pegawai yang memiliki pinjaman.
“Itu urusan mereka lah. Yang penting saya sebagai wali kota sudah menghimbau, sudah memerintahkan,” ujar Adhan.
Lebih lanjut, Adhan meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo memusatkan perhatian pada agenda pembangunan daerah yang dinilainya lebih mendesak.
“Saya minta Gubernur coba fokuslah mengurus Gorontalo lah. Jangan mengurus-urus utang. Jangan cuma mengurus-urus utang,” katanya.
Pernyataan tersebut menambah dinamika hubungan antara Pemerintah Kota Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di tengah polemik perpindahan RKUD yang turut berdampak pada mekanisme pembayaran kredit ASN di BSG.
