Hibata.id – Pemerintah Kota Gorontalo bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Kamis (21/05/2026). Pertemuan ini membahas langkah taktis penyelenggaraan jaminan kesehatan di tengah tekanan efisiensi anggaran yang dialami kedua pihak.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi penting di tengah penyesuaian fiskal, terutama terkait keberlanjutan pembiayaan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah daerah.
Pihak BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran internal berdampak pada intensitas forum koordinasi, yang sebelumnya dilakukan dua kali dalam setahun kini hanya dapat digelar sekali. Meski demikian, BPJS memastikan proses rekonsiliasi data peserta tetap berjalan sesuai jadwal untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mengungkapkan adanya kenaikan proyeksi kebutuhan anggaran iuran PBI APBD dan ASN.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran meningkat lebih dari Rp1 miliar, dari rencana awal Rp21 miliar menjadi sekitar Rp22 miliar. Namun, kondisi fiskal daerah saat ini dinilai belum memungkinkan untuk menambah beban tersebut.
“Saat ini anggaran yang teralokasi adalah Rp21 miliar. Jika harus naik lagi menjadi Rp22 miliar, kondisi keuangan daerah sangat terbatas karena sedang melakukan efisiensi,” ujar Ismail.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Gorontalo meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan pemutakhiran serta verifikasi data kemiskinan bersama pihak BPJS Kesehatan.
Sinkronisasi data ini ditargetkan mampu mengurangi peserta yang tidak tepat sasaran, sehingga anggaran yang tersedia dapat tetap mencukupi kebutuhan iuran kesehatan warga selama satu tahun penuh tanpa penambahan beban baru bagi APBD.
