Hibata.id – Dua rumah sakit milik Pemerintah Kota Gorontalo, yakni RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan RSUD Otanaha, dilaporkan tidak dapat mencairkan klaim BPJS Kesehatan dengan nilai total mencapai lebih dari Rp2 miliar.
Persoalan ini mencuat dalam rapat kemitraan yang melibatkan Pemerintah Kota Gorontalo, DPRD, dan BPJS Kesehatan, Kamis (21/5/2026), dan langsung menjadi sorotan karena berpotensi mengganggu arus kas layanan kesehatan di dua fasilitas tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mengungkapkan bahwa informasi terkait gagal cairnya klaim tersebut berasal dari laporan Wali Kota Gorontalo dalam evaluasi mutu layanan kesehatan rujukan.
“Ada kurang lebih Rp2 miliar lebih dana talangan yang tidak bisa diklaim oleh RS Otanaha maupun Aloei Saboe. Kami perlu forum ini untuk mencari solusi konkret apa yang harus dilakukan pihak rumah sakit,” ujar Ismail.
Menurut dia, persoalan ini perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan akar masalahnya, apakah disebabkan oleh perubahan regulasi BPJS, kurangnya pemahaman teknis, atau kesalahan administratif dalam pengajuan klaim oleh rumah sakit.
Ia menegaskan, jika kondisi ini terus berulang, maka dana yang tidak bisa dicairkan akan berubah menjadi beban finansial rumah sakit. Padahal, dana tersebut seharusnya menjadi penopang operasional layanan kesehatan bagi masyarakat.
Untuk itu, Sekda Ismail menginstruksikan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Keuangan Kota Gorontalo bersama manajemen kedua rumah sakit agar segera memperkuat koordinasi teknis dengan BPJS Kesehatan.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan hak-hak keuangan rumah sakit terselamatkan, sekaligus menjaga agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan pembiayaan.
