Hibata.id, Gorontalo – PENAS Petani dan Nelayan XVII telah usai. Panggung dibongkar, tamu-tamu sudah kembali ke daerah masing-masing.
Ribuan peserta meninggalkan Gorontalo dengan berbagai cerita menarik soal tanah serambi madinah.
Namun ternyata, ada satu “perlombaan” yang belum benar-benar selesai.
Bukan lomba hasil panen. Bukan pula lomba inovasi pertanian.
Yang ramai justru perlombaan mengklaim siapa sosok yang paling berjasa menghadirkan PENAS XVII ke Gorontalo.
Di ruang publik, berbagai nama kerap disebut. Ada yang menilai keberhasilan itu merupakan buah kerja mantan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.
Ada pula yang mengaitkannya dengan Penjabat Gubernur Gorontalo saat itu, Ismail Pakaya.
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memilih memberikan penjelasan mengenai proses penetapan tuan rumah berdasarkan tahapan administrasi pemerintah.
Dalam konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur, Sabtu (28/6/2026), Gusnar menegaskan bahwa Gorontalo memang sudah masuk daftar calon tuan rumah sejak pelaksanaan PENAS XVI di Padang pada 2023.
Namun, menurutnya, status itu belum berarti Gorontalo telah resmi menjadi penyelenggara.
“Penetapan PENAS ini dilakukan pada tahun 2023 ditetapkan empat daerah, nanti di-SK-kan oleh Menteri pada Desember 2025,” ujar Gusnar.
Bagi Gusnar, ada perbedaan antara diusulkan, masuk daftar calon, dan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Menteri.
Ia menjelaskan, setelah masuk empat besar calon tuan rumah, seluruh daerah masih menjalani proses evaluasi dan validasi oleh Kementerian Pertanian.
“Ternyata dari empat provinsi ini masih terus divalidasi oleh Kementerian Pertanian. Siapa daerah yang pantas. Jadi tidak serta-merta kita masuk di empat ini, kemudian kita yang jadi tuan rumah,” katanya.
Bahkan, kata Gusnar, peluang Gorontalo sempat menghadapi tantangan. Saat itu muncul wacana agar penyelenggaraan PENAS dipindahkan ke Papua yang tengah menjadi perhatian pemerintah melalui program food estate.
“Salah satunya ditandai dengan program food estate di Papua, sehingga ada kecenderungan pemikiran waktu itu PENAS ini bikin di Papua,” ujarnya.
Menurut Gusnar, pada fase tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan berbagai komunikasi dengan KTNA dan Kementerian Pertanian agar keputusan tetap berpihak kepada Gorontalo.
“Di situlah terjadi upaya-upaya kita semua untuk tetap meminta Gorontalo jadi itu saya bersedia berdialog dengan KTNA, dengan kementerian, untuk tetap mempertahankan PENAS ini di provinsi ini,” katanya.
Setelah SK Menteri diterbitkan pada Desember 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung mempercepat seluruh tahapan persiapan.
“Pada saat ditetapkan 2025, maka kita mengambil langkah strategis supaya tidak berubah-ubah lagi ini SK Menteri, saya bilang bikin pencanangan, bikin launching persiapan PENAS,” ujarnya.
Gusnar juga menegaskan bahwa penyelenggaraan PENAS XVII merupakan proses panjang yang melibatkan banyak pihak lintas periode pemerintahan.
Karena itu, menurutnya, setiap tahapan memiliki kontribusi masing-masing, mulai dari proses pengusulan, verifikasi, penetapan hingga pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa masih terus bergulir di ruang publik.
Namun secara administratif, Gusnar menegaskan penetapan resmi Gorontalo sebagai tuan rumah baru terjadi setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian pada Desember 2025.
