Hibata.id, Gorontalo – Antrean panjang Pertalite di sejumlah SPBU di Gorontalo mendapat perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Dewan mendorong penertiban distribusi sekaligus berencana meminta tambahan kuota BBM ke pemerintah pusat.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II bersama Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi terkait di DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (8/9/2026).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto mengatakan antrean panjang belum tentu disebabkan kelangkaan Pertalite.
Informasi yang diterima Komisi II menyebut stok masih tersedia. Namun, permintaan masyarakat terhadap Pertalite meningkat.
“Stoknya siap, cuma memang ada lonjakan kebutuhan dari masyarakat terkait Pertalite ini,” kata Mikson.
Menurut dia, kenaikan harga Pertamax dan Dexlite diduga ikut membuat sebagian konsumen beralih ke Pertalite karena selisih harga semakin lebar.
Kondisi tersebut membuat konsumsi Pertalite meningkat dan berpotensi menambah panjang antrean di SPBU.
Komisi II pun meminta pengawasan diperketat. Salah satu yang menjadi perhatian ialah penggunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi.
“Jangan sampai ada orang yang menyalahgunakan barcode. Itu perlu ditertibkan dalam rangka mengurangi antrean,” ujarnya.
Mikson mengatakan pengisian berulang oleh kendaraan atau orang yang sama dapat merugikan konsumen lain yang juga membutuhkan BBM.
Karena itu, persoalan tersebut menurutnya harus ditangani bersama pemerintah daerah, Pertamina, Satgas Migas hingga aparat penegak hukum.
“Ini persoalan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab wakil rakyat, tapi juga Pemerintah Provinsi Gorontalo dan stakeholder lainnya,” katanya.
DPRD bakal temui BPH Migas
Tak hanya meminta penertiban di SPBU, Komisi II berencana membawa persoalan BBM Gorontalo ke tingkat pusat.
Mikson mengatakan pihaknya akan menemui BPH Migas di Jakarta untuk membahas kebutuhan BBM sekaligus kemungkinan penambahan kuota bagi Gorontalo.
“Kami Komisi II agendakan ke Jakarta, bertemu dengan BPH Migas dalam rangka meminta kalau boleh kuota untuk Gorontalo itu ditambah,” ujarnya.
Menurut dia, kebutuhan BBM masyarakat saat ini perlu dihitung kembali karena kondisi di lapangan telah berubah dibandingkan ketika kuota sebelumnya ditetapkan.
Barcode hingga jeriken ikut disorot
Persoalan pengawasan turut menjadi perhatian anggota Komisi II Hamzah Idrus.
Ia mengaku masih menemukan pengisian BBM menggunakan jeriken yang dilayani di SPBU. Hamzah juga menyoroti dugaan penggunaan satu barcode pada kendaraan berbeda.
“Barcode itu kan seharusnya terikat pada satu plat nomor unit kendaraan. Tapi di lapangan kita melihat ada satu barcode yang bisa digunakan untuk kendaraan lain,” katanya.
Hamzah meminta sistem tersebut dievaluasi dan pengawasannya diperketat agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Sementara itu, Limonu Hippy mempertanyakan perbedaan informasi mengenai kuota BBM.
Menurut dia, Pertamina Patra Niaga menyampaikan stok BBM masih aman, sementara sejumlah pengelola SPBU mengeluhkan perubahan kuota.
“Misalnya ada kuota yang sebelumnya 16 kemudian menjadi 8, dari 24 menjadi 16, dan dari 32 menjadi 16. Ini yang harus kita klarifikasi,” ujarnya.
ESDM beberkan kondisi di lapangan
ESDM Provinsi Gorontalo menyampaikan telah melakukan pemantauan di sejumlah SPBU.
Dari pemantauan tersebut, antrean antara lain dipengaruhi waktu kedatangan armada pengangkut BBM dari depot Pertamina.
Di beberapa SPBU, antrean sudah terlihat sekitar pukul 07.00 WITA. Kondisi mulai berangsur normal setelah pasokan tiba dan pengisian dilakukan sekitar pukul 10.00 hingga 11.00 WITA.
ESDM juga menemukan sepeda motor berkapasitas tangki besar ikut mengantre, termasuk kendaraan dengan tangki yang diduga telah dimodifikasi.
Angkutan umum jenis mikrolet juga terlihat dalam antrean. Meski tangki kendaraan yang diperiksa masih dalam kondisi asli, muncul dugaan sebagian kendaraan lebih banyak digunakan untuk mengantre BBM dibandingkan mengangkut penumpang.
Anggota Komisi II Venny Anwar kemudian meminta pemerintah mengevaluasi surat rekomendasi pembelian BBM untuk petani. Evaluasi diperlukan untuk mencegah fasilitas tersebut dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
Paris Jusuf juga meminta pengawasan tidak berhenti setelah inspeksi dilakukan.
“Jangan sampai cuma dua hari gertak, selesai, sudah tidak ada tindak lanjut. Apa gunanya? Tidak ada guna,” katanya.
Komisi II meminta pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup lebih banyak SPBU di Gorontalo.
DPRD selanjutnya akan membawa data kuota, hasil RDPU dan temuan lapangan saat berkoordinasi dengan BPH Migas.
Langkah itu diharapkan dapat menjawab dua persoalan sekaligus: mengurai antrean Pertalite dan memastikan BBM bersubsidi sampai kepada masyarakat yang berhak.
