Hibata.id, Gorontalo – Pimpinan dan anggota Komisi III serta Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menemui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI untuk membahas sejumlah program strategis daerah.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin itu membahas pembangunan infrastruktur, kelanjutan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie hingga penanganan bencana.
Di sektor infrastruktur, DPRD mendorong kepastian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2026 untuk pekerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), Daerah Irigasi (DI), dan Inpres Jalan Daerah (IJD).
Kepastian anggaran dinilai penting agar pekerjaan bisa dimulai tepat waktu dan tidak terkendala masa pelaksanaan yang terbatas.
Komisi III juga mengusulkan adanya fleksibilitas pencairan anggaran. Untuk proyek tertentu, DPRD mendorong kemungkinan penggunaan kontrak tahun jamak atau multi-years agar waktu pengerjaan lebih memadai.
Khusus program JIAT, Gorontalo diproyeksikan mendapat alokasi 26 titik sumur bor air tanah. Namun, keterbatasan tenaga teknis dan kontraktor lokal yang memiliki peralatan pengeboran menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
DPRD juga meminta pembangunan jalan dan irigasi di Gorontalo dilakukan lebih merata dan terintegrasi dengan kebutuhan drainase serta jaringan pengairan.
Sementara itu, Komisi IV membawa persoalan kelanjutan pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.
DPRD menilai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat pelayanan rujukan kesehatan.
Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pembangunannya harus dilakukan secara bertahap. Karena itu, DPRD berharap ada dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaiannya.
Persoalan penanganan bencana juga masuk dalam pembahasan. DPRD menyampaikan kebutuhan anggaran dan dokumen teknis untuk mendukung program BPBD, terutama penanganan bencana secara terpadu dari wilayah hulu hingga hilir.
La Ode Haimuddin mengatakan pertemuan dengan Bappenas merupakan bagian dari upaya DPRD memperjuangkan kebutuhan pembangunan Gorontalo di tingkat pusat.
Sejumlah program daerah membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga sehingga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.
Rombongan DPRD diterima jajaran Bappenas, di antaranya Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Nursyaf Rullihandia serta Plt. Direktur Sumber Daya Air Juari.
DPRD berharap pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga program prioritas Gorontalo di bidang infrastruktur, kesehatan dan penanggulangan bencana mendapat dukungan pemerintah pusat.
