Hibata.id, Gorontalo – Sumpah Pemuda tidak pernah sekadar menjadi catatan sejarah tentang keberanian anak-anak muda menyatukan tanah air, bangsa, dan bahasa.
Setiap 28 Oktober, ikrar yang lahir pada 1928 itu kembali mengingatkan bahwa persatuan hanya akan bermakna apabila mampu menjawab persoalan masyarakat.
Pada momentum Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026, pesan tersebut menemukan relevansinya dalam perjalanan Kristina Mohamad Udoki.
Perempuan yang akrab disapa Femmy Udoki itu, berjuang dari dunia jurnalistik menuju lembaga legislatif di Gorontalo.
Perjalanan Femmy dari dunia jurnalistik menuju parlemen membawa satu pertanyaan mendasar, sejauh mana pengalaman profesional dapat memperkuat keberpihakan kepada masyarakat?
Sebelum memasuki dunia legislatif, Femmy meniti karier di bidang jurnalistik hingga menduduki posisi pimpinan redaksi.
Profesi tersebut menuntut kemampuan menguji informasi, membaca persoalan publik, mempertanyakan kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang memegang kewenangan.
Pengalaman itu dapat menjadi modal penting bagi seorang legislator. Namun, modal profesional tidak otomatis menjamin kualitas pengabdian.
Di parlemen, kemampuan mengajukan pertanyaan harus diikuti kesanggupan mengawal jawaban. Ketajaman membaca persoalan perlu disertai ketekunan mencari penyelesaian.
Sementara itu, keberanian menyampaikan sikap harus dibuktikan melalui konsistensi menjalankan fungsi representasi.
Pada 14 April 2023, Universitas Negeri Gorontalo mengukuhkan Kristina Mohamad Udoki sebagai doktor Administrasi Publik. Disertasinya membahas partisipasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
Pengalaman jurnalistik dan pengetahuan akademik tersebut memberikan perspektif yang dapat memperkaya kerja legislatif.
Jurnalisme mengajarkan pentingnya menguji informasi, sedangkan kajian administrasi publik membantu memahami proses, kelembagaan, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Akan tetapi, demokrasi tidak memberikan pengecualian dalam penilaian terhadap seseorang hanya karena pengalaman profesional atau gelar akademik yang dimilikinya.
Justru, semakin besar pengetahuan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan wakil rakyat yang mampu berbicara dengan baik. Masyarakat membutuhkan legislator yang mampu mengubah persoalan menjadi agenda, aspirasi menjadi pembahasan, dan pembahasan menjadi tindak lanjut yang dapat diperiksa.
Di situlah patriotisme seorang wakil rakyat menemukan ukuran konkretnya: keberanian menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketika Pemuda Menuntut Kepastian Hukum
Persoalan pertambangan rakyat di Gorontalo memperlihatkan bagaimana suara generasi muda dapat menjadi bagian penting dalam proses demokrasi.
Pada Mei 2026, Femmy, sebagai anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, terlibat dalam pembahasan aspirasi Satgas Pemuda Peduli Tambang yang meminta kepastian hukum dan penataan pertambangan rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyepakati pembahasan internal sebelum melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa pemuda tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai peserta upacara, pengisi panggung peringatan, atau kelompok yang dikerahkan untuk meramaikan kegiatan seremonial.
Mereka merupakan warga negara yang berhak menyampaikan gagasan, mengkritik kebijakan, dan berpartisipasi dalam mencari solusi atas persoalan publik.
Dalam isu pertambangan rakyat, kepastian hukum berkelindan dengan penghidupan masyarakat, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab pemerintah.
Penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, bukan keputusan yang hanya mempertimbangkan satu kepentingan.
Keberanian pemuda menyampaikan aspirasi patut memperoleh ruang. Namun, perjuangan tersebut juga perlu bertumpu pada fakta, penghormatan terhadap hukum, dan kesediaan membangun solusi yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, lembaga legislatif berkewajiban memastikan aspirasi tidak berhenti sebagai catatan pertemuan. Pembahasan internal harus diikuti langkah yang jelas, termasuk koordinasi dengan instansi berwenang, penjelasan mengenai perkembangan persoalan, dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan.
Rapat dengar pendapat bukan garis akhir perjuangan. Ia merupakan pintu masuk menuju proses penyelesaian yang membutuhkan kerja berkelanjutan.
Karena itu, keberhasilan wakil rakyat tidak cukup diukur dari seberapa sering mereka menerima kelompok masyarakat. Ukuran yang lebih penting ialah kejelasan perkembangan persoalan, keterbukaan proses, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemuda membutuhkan ruang untuk bersuara, sedangkan demokrasi membutuhkan lembaga yang bersedia mendengar sekaligus menindaklanjuti.
Anggaran Publik dan Keberanian Menguji Prioritas
Keberpihakan politik juga terlihat dari cara wakil rakyat menilai penggunaan uang negara.
Pada Mei 2026, Femmy menyatakan penolakan terhadap rencana pengadaan 45 unit MacBook Air dengan anggaran sekitar Rp1,125 miliar dalam APBD DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menilai anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sikap tersebut menghadirkan pertanyaan penting pada momentum Sumpah Pemuda: apakah setiap pengeluaran pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan, urgensi, dan manfaat yang akan diterima masyarakat?
Pertanyaan itu bukan ajakan untuk menolak seluruh belanja pemerintah. Pengadaan barang dapat menjadi kebutuhan yang sah apabila memiliki dasar yang jelas, perencanaan yang memadai, dan manfaat yang sebanding dengan biayanya.
Namun, setiap belanja publik tetap harus melewati pengujian prioritas. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan kelembagaan, masyarakat berhak mengetahui alasan pengadaan, urgensinya, serta manfaat yang hendak dicapai.
Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi juga harus memperoleh perhatian yang proporsional.
Sikap kritis terhadap anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab demokratis. Meski demikian, penolakan terhadap satu rencana pengadaan tidak dengan sendirinya menjadi ukuran keseluruhan integritas seorang legislator.
Penilaian yang adil membutuhkan pemeriksaan terhadap proses pengambilan keputusan, hasil akhirnya, serta konsistensi pengawasan terhadap belanja pemerintah secara menyeluruh.
Yang perlu dijaga ialah prinsip bahwa uang publik bukan milik pejabat atau lembaga yang mengelolanya. Anggaran tersebut berasal dari sumber daya negara yang penggunaannya harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.
Dalam konteks ini, patriotisme tidak cukup diwujudkan melalui pidato tentang cinta tanah air. Patriotisme juga hadir ketika seorang wakil rakyat berani menguji keputusan anggaran, mempertanyakan urgensi belanja, dan mendorong penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan yang lebih luas.
Uang rakyat menuntut pertanggungjawaban, bukan sekadar persetujuan administratif.
Dari Keluhan Warga Menuju Kebijakan
Di luar perdebatan anggaran, persoalan sehari-hari masyarakat sering kali menjadi ujian paling nyata bagi keberpihakan politik.
Pada Februari 2026, dalam kegiatan reses di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Femmy menerima aspirasi mengenai akses jalan yang terkendala luapan sungai serta kebutuhan bantuan bagi pelaku UMKM.
Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, sebagaimana diberitakan melalui situs resmi DPRD Provinsi Gorontalo pada 3 Februari 2026.
Bagi masyarakat yang menghadapi akses jalan terganggu, persoalan tersebut bukan sekadar urusan infrastruktur. Jalan yang sulit dilalui dapat menghambat kegiatan ekonomi, membatasi mobilitas warga, dan menyulitkan perjalanan anak-anak menuju sekolah.
Bagi pelaku UMKM, dukungan yang tepat dapat membantu mempertahankan usaha, memperluas pasar, dan menjaga pendapatan keluarga. Sebaliknya, keterbatasan akses dan minimnya dukungan dapat mempersempit kesempatan mereka untuk berkembang.
Masalah seperti ini mungkin tidak selalu menjadi perhatian utama di tingkat nasional. Namun, bagi warga yang mengalaminya, dampaknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.
Di sinilah politik seharusnya bekerja. Keluhan warga perlu dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pengawasan kebijakan.
Tentu, seorang anggota DPRD tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan seorang diri. Kewenangan pemerintahan terbagi di berbagai tingkatan, sementara penyelesaian masalah membutuhkan dukungan anggaran, kajian teknis, dan koordinasi lintas instansi.
Namun, keterbatasan kewenangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan aspirasi masyarakat tanpa kejelasan.
Wakil rakyat dapat mengawal usulan, meminta penjelasan kepada instansi berwenang, mendorong koordinasi, dan menyampaikan perkembangan kepada masyarakat.
Jika suatu usulan belum dapat direalisasikan, masyarakat juga berhak mengetahui kendala dan langkah yang masih diperlukan.
Keterbukaan seperti itu justru memperkuat kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa persoalan mereka akan diperjuangkan, tetapi juga informasi yang jujur mengenai proses, keputusan, dan kemungkinan hasilnya.
Karena itu, reses semestinya tidak dipahami hanya sebagai agenda rutin untuk menyerap aspirasi. Reses merupakan bagian dari tanggung jawab representasi yang harus berlanjut setelah pertemuan berakhir.
Pertanyaan terpenting bukan hanya berapa banyak aspirasi yang berhasil dicatat, melainkan berapa banyak yang ditindaklanjuti, bagaimana perkembangannya, dan sejauh mana masyarakat memperoleh penjelasan.
Perempuan dan Pemuda
Pembahasan mengenai kiprah Femmy juga membawa perhatian pada partisipasi perempuan dalam politik daerah.
Disertasinya tentang partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo mengangkat persoalan yang tetap relevan bagi kualitas demokrasi.
Kehadiran perempuan dalam lembaga perwakilan memang penting, tetapi representasi tidak berhenti ketika seseorang berhasil menduduki jabatan.
Partisipasi yang bermakna terjadi ketika perempuan memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan pandangan, memengaruhi agenda, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Prinsip yang sama berlaku bagi generasi muda. Mereka tidak seharusnya hanya hadir sebagai simbol keterlibatan masyarakat dalam forum politik.
Pemuda perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kritik berbasis fakta, mengembangkan gagasan, dan ikut merumuskan solusi atas persoalan yang memengaruhi masa depan mereka.
Tugas wakil rakyat bukan mengambil alih suara pemuda atau perempuan. Tugasnya ialah memastikan proses demokrasi memberikan ruang yang adil agar berbagai kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara bermakna.
Pendidikan, kesempatan kerja, akses teknologi, layanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan merupakan persoalan yang membutuhkan keterlibatan generasi muda serta perempuan.
Jika pengalaman akademik dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan mengenai partisipasi dan kesetaraan, manfaatnya tidak berhenti pada pencapaian pribadi.
Pengetahuan tersebut dapat membantu memperbaiki proses pengambilan keputusan dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.
Namun, hasilnya tetap perlu dinilai melalui kebijakan yang dihasilkan, pelaksanaan program, dan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang sekadar menampilkan keberagaman dalam forum resmi, melainkan demokrasi yang memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk memengaruhi keputusan secara adil.
Sembilan puluh delapan tahun setelah ikrar persatuan itu lahir, Indonesia membutuhkan patriotisme yang diwujudkan melalui tanggung jawab, kegigihan yang disertai keterbukaan terhadap kritik, dan empati yang diterjemahkan menjadi kebijakan.
Patriotisme berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sempit. Kegigihan berarti terus memperjuangkan penyelesaian persoalan meskipun prosesnya panjang.
Empati berarti memahami bahwa keputusan pemerintah bukan sekadar angka dalam dokumen, melainkan sesuatu yang dapat menentukan kualitas hidup manusia.
Nilai-nilai tersebut relevan bagi setiap pemegang mandat publik, termasuk Femmy Udoki.
Perjalanannya dari ruang redaksi menuju parlemen membuka kesempatan untuk membuktikan bahwa pengalaman jurnalistik dan pengetahuan akademik dapat memperkuat kerja representasi masyarakat Gorontalo.
Kesempatan itu perlu dijawab melalui kerja yang konsisten: mengawal aspirasi pemuda, menguji prioritas anggaran, memperjuangkan kebutuhan masyarakat, membuka ruang partisipasi, serta memastikan setiap proses memiliki tindak lanjut yang jelas.
Namun, tanggung jawab membangun masa depan tidak berada di pundak seorang legislator saja. Pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, dan generasi muda sendiri memiliki peran yang saling berkaitan.
Anak muda tidak seharusnya hanya diminta menjadi patriot ketika lagu kebangsaan dinyanyikan. Mereka perlu memperoleh kesempatan untuk belajar, bekerja, menyampaikan kritik, dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan.
Demikian pula, wakil rakyat tidak cukup dinilai dari seberapa lantang menyuarakan kepentingan masyarakat di hadapan kamera.
Pengabdian justru diuji ketika perhatian publik beralih, rapat telah selesai, dan pekerjaan menindaklanjuti aspirasi harus terus berjalan.
Pada momentum Sumpah Pemuda 2026, Indonesia tidak kekurangan kata-kata tentang persatuan dan pengabdian. Tantangan sesungguhnya ialah menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Bagi Femmy Udoki, bagi para wakil rakyat lainnya, dan bagi seluruh generasi muda, pesan sejarah itu tetap sama: persatuan harus melahirkan tindakan, keberanian harus disertai tanggung jawab, dan kekuasaan harus terbuka terhadap pertanggungjawaban.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengenang sejarahnya, melainkan bangsa yang berani menjadikan pelajaran sejarah sebagai pedoman untuk memperbaiki masa depan.
Dari ikrar menuju aksi, dari aspirasi menuju kebijakan, dari janji menuju bukti. Di sanalah Sumpah Pemuda menemukan maknanya hari ini.
