Hibata.id, Bone Bolango – Seompreng lauk ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, kini berubah menjadi cerita menyedihkan.
Bahkan cerita yang memantik perhatian banyak orang. Bukan hanya soal kualitas makanan, tetapi juga sisi sosial yang ikut terseret.
Kasus ini bermula dari temuan belatung (Ulat) pada lauk ayam yang dibawa pulang seorang siswa hingga viral di media sosial.
Namun alurnya tidak berhenti di situ. Situasi berkembang ketika ibu dari siswa tersebut justru tampil dalam sebuah video klarifikasi.
Dalam video itu, sang ibu membacakan pernyataan dengan didampingi pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tihu dan aparat desa.
Momen ini langsung mengundang tanda tanya di tengah masyarakat.
Alih-alih penyelenggara program yang tampil memberikan penjelasan.
Publik justru menyaksikan penerima manfaat berada di garis depan dengan raut penuh tekanan. Sejumlah warga pun mempertanyakan posisi tersebut.
Di balik layar, kabar yang beredar menyebutkan keluarga itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tekanan psikologis disebut menghampiri pascakejadian.
Sang ibu dan anaknya dikabarkan memilih mengurangi aktivitas di luar rumah.
Rasa khawatir terhadap respons lingkungan membuat keduanya lebih banyak berdiam diri.
“Sudah seminggu Jamila tidak mau keluar rumah, anaknya pun tidak sekolah. Alasannya masih takut ada yang marah lagi,” tulis anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, melalui akun media sosialnya.
Femmy mengatakan telah mendatangi keluarga tersebut untuk memberikan dukungan moral. Ia menegaskan kehadirannya bukan untuk menilai, melainkan memulihkan semangat mereka.
“Saya hadir untuk memberi semangat, bukan menghakimi. Beberapa hari terakhir suasana mereka dipenuhi rasa takut,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, menegaskan pihaknya belum menemukan adanya tekanan terhadap penerima manfaat.
Ia memastikan akan melakukan penelusuran jika ada indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program.
“Jika terbukti ada tindakan tidak tepat dari pihak SPPG, kami akan menindak tegas sesuai aturan,” katanya.
Praktisi hukum ikut bersuara
Di tengah dinamika yang berkembang, praktisi hukum Gorontalo, Muhamad Saleh Gasin, menilai situasi tersebut tidak lazim.
Menurutnya, dalam penanganan kasus seperti ini, pihak penyelenggara semestinya berada di depan untuk memberikan klarifikasi.
“Jika warga justru diminta menyampaikan pernyataan, hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
Ia juga menyinggung informasi yang menyebutkan bahwa pernyataan klarifikasi tidak sepenuhnya berasal dari inisiatif keluarga.
“Jika ada keterlibatan pihak lain dalam penyusunan pernyataan, itu menjadi catatan penting. Prinsip perlindungan terhadap warga harus diutamakan,” kata Saleh.
Kasus ini sekaligus memperpanjang daftar keluhan terhadap pelaksanaan Program MBG Presiden Prabowo di Gorontalo.
Sebelumnya, sejumlah siswa mengeluhkan menu yang disediakan SPPG Tihu didominasi tulang. Kini, temuan belatung semakin memperkuat desakan evaluasi.
Peristiwa terbaru terjadi saat lauk ayam yang awalnya tampak normal berubah menjadi temuan yang tidak diharapkan beberapa jam kemudian.
Dari dapur hingga ke ruang publik, kasus ini membuka pertanyaan besar, bagaimana standar kualitas bahan pangan dijaga, bagaimana proses pengolahan dilakukan, dan sejauh mana distribusi diawasi.
Di tengah sorotan tersebut, berbagai pihak mulai mendorong evaluasi menyeluruh agar program yang bertujuan mulia ini tetap berjalan dengan aman, layak, dan melindungi penerima manfaat.
