Hibata.id, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Venny Rosdiana Anwar, meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Diskumperindag) menghentikan pola penyusunan program yang hanya mengulang kegiatan setiap tahun.
Program 2027, menurutnya harus berangkat dari persoalan riil yang dihadapi pelaku UMKM, koperasi, dan industri kecil.
Pernyataan itu disampaikan Venny saat pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 bersama jajaran Perindagkop.
“Jangan sampai program hanya menjadi rutinitas tahunan. Yang terpenting, apakah benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Venny.
Ia menilai ukuran keberhasilan perangkat daerah tidak lagi sebatas banyaknya program atau tingginya serapan anggaran.
Tetapi sejauh mana kebijakan mampu mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Venny, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM terus berubah, mulai dari akses pasar yang terbatas, rendahnya daya saing produk lokal, hingga peningkatan kapasitas usaha.
Karena itu, setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, indikator yang terukur, dan sasaran penerima manfaat yang tepat.
“Kalau masalahnya pemasaran, programnya harus memperkuat akses pasar. Kalau kualitas produk, intervensinya harus meningkatkan daya saing. Jangan semua dibuat seragam setiap tahun,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah lebih selektif menggunakan anggaran.
Setiap program harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar memenuhi target kegiatan.
Dalam rapat tersebut, Venny meminta Perindagkop memaparkan arah delapan program prioritas tahun 2027 agar DPRD dapat memastikan seluruh kebijakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memperkuat perekonomian Gorontalo.
