Hibata.id – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Saiful Ambarak, membawa tiga isu strategis daerah dalam audiensi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Selasa, 28 Juli 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi perwakilan daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di tingkat kabupaten.
Saiful menegaskan, kehadirannya di Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD Bolmut dalam membawa aspirasi masyarakat ke tingkat nasional.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Apa yang kami sampaikan bukan semata-mata kepentingan pemerintah daerah, tetapi demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” ujar Saiful.
Politisi Partai Golkar tersebut menyampaikan tiga agenda utama yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
Isu pertama yang disoroti adalah percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH). Saiful menilai keterlambatan transfer DBH yang kerap diterima daerah menjelang akhir tahun anggaran berdampak terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Ketika transfer DBH baru diterima di penghujung tahun anggaran, ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas sehingga pelaksanaan berbagai program tidak dapat berjalan secara maksimal,” katanya.
Selain DBH, Saiful juga mendorong adanya penyesuaian Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Menurutnya, perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) industri turut memengaruhi peningkatan biaya pengadaan barang dan jasa di daerah.
Ia menilai, penyesuaian standar harga menjadi langkah penting agar proses pengadaan tetap berjalan sesuai kondisi ekonomi terkini serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran pembangunan.
“Penyesuaian SHSR menjadi kebutuhan mendesak agar pengadaan barang dan jasa tetap berjalan sesuai kondisi ekonomi saat ini. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menyusun anggaran maupun melaksanakan kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Agenda ketiga yang diperjuangkan Saiful berkaitan dengan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap pemerintah pusat dapat memasukkan komponen pembiayaan gaji PPPK dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk tetap menjalankan program prioritas pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat menambahkan komponen pembiayaan gaji PPPK dalam besaran transfer DAU. Dengan demikian, daerah tidak terbebani secara berlebihan dan tetap memiliki kemampuan fiskal untuk menjalankan program-program prioritas,” ungkap Saiful.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Bolmut membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat. Saiful berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan dikomunikasikan oleh Wamendagri melalui kementerian terkait.
DPRD Bolmut, kata Saiful, akan terus mengawal berbagai usulan daerah agar pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat berlangsung lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
