Hibata.id, Bone Bolango – Penantian panjang selama 20 tahun untuk memperoleh kepastian hukum atas enam bidang tanah milik rumah sakit di Kabupaten Bone Bolango akhirnya menemui titik terang.
Melalui program JAKSA KOSTAN (Jaksa Kolaborasi Sertifikat Aset Tanah), Kejaksaan Negeri Bone Bolango bersama Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil memfasilitasi sertifikasi 39 bidang tanah dengan total nilai perolehan mencapai Rp13,58 miliar.
Enam bidang tanah yang menjadi perhatian khusus dalam program tersebut berada di lingkungan RSUD Toto Kabila dan RSUD Tombolilato.
Aset itu memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang selama kurang lebih dua dekade belum memperoleh penyelesaian sertifikasi.
Keberhasilan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kepastian hukum atas aset milik daerah sekaligus mencegah potensi sengketa dan penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak.
Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Feddy Hantyo Nugroho mengatakan program JAKSA KOSTAN merupakan bentuk dukungan Kejaksaan terhadap pemerintah daerah dalam melindungi dan mengamankan aset melalui pendekatan hukum yang mengedepankan kolaborasi.
Menurut dia, sertifikasi tanah menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum kepemilikan aset pemerintah sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum pada masa mendatang.
Ia menjelaskan, keberhasilan penyelesaian 39 bidang tanah tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama antara Kejaksaan, Kantor Pertanahan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Kolaborasi lintas instansi itu membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan administratif maupun persoalan hukum yang selama ini memperlambat proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Bone Bolango Heriyadi Djunaidi menjelaskan, program JAKSA KOSTAN dijalankan melalui koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan dan Bidang Pertanahan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dalam program tersebut, Bidang Datun berperan menjembatani komunikasi antarlembaga, memfasilitasi penyelesaian kendala, serta mendorong percepatan proses sertifikasi agar aset tanah pemerintah daerah memperoleh kepastian hukum.
Heriyadi menegaskan, keterlibatan Kejaksaan tidak mengambil alih kewenangan teknis Kantor Pertanahan.
Kejaksaan memberikan dukungan dari aspek hukum melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), sedangkan pengukuran tanah, penelitian data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat tetap menjadi kewenangan instansi pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.
Peran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.
Dalam menjalankan kewenangannya, JPN dapat melakukan tindakan hukum lain dengan berperan sebagai fasilitator, negosiator, maupun mediator sesuai kebutuhan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
Dari 39 bidang tanah yang berhasil disertifikatkan, enam bidang di lingkungan RSUD Toto Kabila dan RSUD Tombolilato menjadi salah satu capaian penting.
Kepastian hukum atas tanah fasilitas kesehatan tersebut diharapkan mendukung keberlanjutan pelayanan publik serta pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit.
Program JAKSA KOSTAN juga menjadi bagian dari pendekatan preventif Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui pendampingan dan fasilitasi hukum, Kejaksaan berupaya membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan aset sebelum berkembang menjadi sengketa hukum.
Keberhasilan sertifikasi 39 bidang tanah senilai Rp13,58 miliar itu diharapkan mendorong perangkat daerah untuk mempercepat inventarisasi dan penertiban administrasi aset lainnya.
Kejari Bone Bolango menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kantor Pertanahan guna mendukung perlindungan aset negara dan daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
