Hibata.id – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa proses hukum harus ditegakkan secara adil dalam konflik yang melibatkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo dan anggota Polda Gorontalo.
Pernyataan tersebut disampaikan Adhan Dambea dalam konferensi pers di Aula Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, Jumat (11/7/2025), menyikapi insiden yang menyita perhatian publik Gorontalo.
Konflik ini bermula dari dugaan pengeroyokan oleh oknum Satpol PP terhadap anggota kepolisian, yang diduga menggunakan alat kejut listrik.
Peristiwa ini kemudian memicu tindakan balasan berupa perusakan kantor Satpol PP oleh sekelompok orang yang disebut berasal dari institusi kepolisian.
“Jika memang terbukti ada anggota Satpol PP yang melakukan kekerasan, apalagi dengan alat setrum, saya minta diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Adhan tegas.
Namun demikian, Adhan juga menyayangkan aksi balasan berupa perusakan fasilitas negara. Ia menilai hal itu tidak mencerminkan etika aparat penegak hukum.
“Kalau merasa ada tindakan yang melanggar hukum, silakan lapor secara resmi. Bukan malah merusak kantor milik pemerintah. Ini bukan perilaku aparat yang menjunjung hukum,” tambahnya.
Adhan Dambea mengungkapkan bahwa Kapolda Gorontalo telah menghubunginya secara langsung dan berkomitmen untuk mengganti seluruh kerusakan yang terjadi di kantor Satpol PP akibat insiden tersebut.
“Saya mengapresiasi langkah Kapolda yang akan mengganti kerugian. Ini bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga situasi tetap kondusif,” katanya.
Ia juga meminta Kapolda untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak memihak agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Insiden ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dua institusi strategis di daerah. Wali Kota Adhan mengingatkan pentingnya menjaga harmoni antar-lembaga dan menegakkan supremasi hukum demi stabilitas Kota Gorontalo.
Saat ini pihak kepolisian dan pemerintah daerah terus berkoordinasi guna menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh. Proses hukum diharapkan menjadi solusi adil bagi semua pihak yang terlibat tanpa mencederai institusi negara.
