Hibata.id, Gorontalo – Pemberantasan narkoba di Pohuwato terus berjalan. Namun, ada persoalan lain yang masih menunggu keseriusan aparat, yakni aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Teratai dan Bulangita.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato memusnahkan barang bukti dari 57 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Rabu (4/11/2026).
Dari jumlah itu, 29 perkara merupakan kasus narkotika dengan barang bukti mencapai 219 gram.
Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Kejari Pohuwato, Desa Palopo, Kecamatan Marisa.
Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, turut hadir.
Busroni mengatakan sinergi antaraparat penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan hingga tuntas.
Ia juga menyebut pemusnahan barang bukti sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Namun, di tengah upaya pemberantasan narkoba, warga masih menyoroti aktivitas tambang emas ilegal di Teratai dan Bulangita.
Penangkapan sejumlah pelaku dinilai belum cukup menghentikan kegiatan PETI. Warga menyebut aktivitas tambang masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Sebelumnya, salah seorang warga, Usman Amir, meminta Polres Pohuwato mengambil langkah lebih tegas. Menurut dia, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku.
Polisi juga harus memastikan lokasi tambang benar-benar ditutup dan tidak kembali beroperasi.
“Jangan cuma ditangkap, tetapi setelah itu aktivitasnya masih berjalan. Polisi juga harus kreatif mencari cara agar aktivitas PETI benar-benar dihentikan, bahkan kalau perlu lokasi tersebut ditutup. Sebab, dampaknya sudah nyata dirasakan masyarakat. Apalagi, jarak lokasi PETI itu sangat dekat dengan kantor polisi,” kata Usman.
Ia mengatakan kekhawatiran warga semakin besar menjelang musim penghujan. Aktivitas pertambangan dikhawatirkan memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko banjir serta luapan lumpur.
Warga juga mengeluhkan dampak kegiatan PETI terhadap lingkungan dan fasilitas umum.
Usman menilai penindakan yang tidak diikuti pengawasan hanya akan membuat persoalan terus berulang. Karena itu, polisi perlu memastikan tidak ada lagi aktivitas tambang setelah operasi penertiban.
“Kalau aktivitas ini terus dibiarkan, masyarakat bisa menilai penindakan yang dilakukan hanya sebatas pencitraan. Jangan sampai yang dikejar hanya penghargaan dan publikasi, sementara persoalan di lapangan tidak pernah benar-benar selesai,” ujarnya.
Ia juga meminta polisi menelusuri semua pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI. Termasuk pihak yang diduga menjalankan atau melindungi kegiatan tersebut, jika ditemukan bukti keterlibatan.
Menurut Usman, persoalan tambang ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum. Ada keselamatan warga dan kelestarian lingkungan yang harus dilindungi.
“Penangkapan bukanlah solusi akhir. Yang paling penting adalah bagaimana memastikan tidak ada lagi aktivitas PETI di sana. Kalau hanya menangkap, kemudian aktivitas kembali berjalan, lalu apa sebenarnya yang ingin diselesaikan? Aparat harus membuktikan keseriusannya. Jangan sampai muncul kecurigaan di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang bermain atau membekingi aktivitas PETI di Teratai dan Bulangita,” pungkasnya.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata aparat. Bukan sekadar berapa orang yang ditangkap atau berapa kali operasi digelar.
Warga ingin tambang ilegal benar-benar berhenti. Mereka juga ingin lingkungan kembali terlindungi dan ancaman banjir tidak terus menghantui permukiman.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya soal penangkapan. Yang lebih penting adalah memastikan pelanggaran tidak kembali terjadi.
