Kota Gorontalo

Wawali Indra Gobel: MCSP Lebih dari Sekadar Angka

×

Wawali Indra Gobel: MCSP Lebih dari Sekadar Angka

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel saat dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan proyek strategis daerah (PSD) 2025, Jumat (14/11/2025. (Foto: Humas Pemkot Gorontalo)
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel saat dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan proyek strategis daerah (PSD) 2025, Jumat (14/11/2025. (Foto: Humas Pemkot Gorontalo)

Hibata.id – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menegaskan bahwa Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) bukan sekadar angka dalam laporan kinerja. Menurutnya, instrumen ini mencerminkan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Karena itu, kita harus berkomitmen melakukan pembenahan internal secara berkelanjutan,” ujar Indra dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi serta tinjauan lapangan proyek strategis daerah (PSD) 2025, Jumat (14/11/2025), di Banthayo Lo Yiladia. Rapat ini juga dihadiri satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Scroll untuk baca berita

Indra menekankan bahwa penguatan internal merupakan syarat mutlak agar program pencegahan korupsi dapat berjalan konsisten di seluruh perangkat daerah. “Saya berharap evaluasi MCSP dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.

Baca Juga:  Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Gorontalo Mulai Disosialisasikan

KPK, melalui fungsi koordinasi dan supervisi, terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah melalui berbagai instrumen, termasuk MCSP.

Baca Juga:  Kantor Wali Kota Gorontalo yang Baru Mulai Dibangun pada 23 Januari

Alat ini menjadi ukuran objektif untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan korupsi di delapan area intervensi, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan aset, keuangan daerah, hingga manajemen aparatur sipil negara