| Paling sering ditanyakan:
- Kenapa film Pesta Babi dilarang?
- Apa kata Natalius Pigai soal film Pesta Babi?
- Bolehkah nobar film dilarang tanpa putusan pengadilan?
Hibata.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Menurut Yusril, kritik yang disampaikan melalui film dokumenter tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, meski ia mengakui ada narasi yang bersifat provokatif.
Yusril mengingatkan publik agar tidak terpaku pada judul film yang dinilai kontroversial. Ia menilai pemilihan judul tersebut kemungkinan memang dirancang untuk menarik perhatian publik.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Ia menilai masyarakat justru perlu diberi ruang untuk menyaksikan langsung isi film tersebut, lalu membangun diskusi secara terbuka agar publik dapat menilai substansi yang disampaikan.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menyoroti proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Sejumlah pihak menilai proyek tersebut membawa dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat setempat.
Menanggapi kritik itu, Yusril mengatakan pemerintah tidak menutup diri terhadap masukan publik. Ia menilai film tersebut justru dapat menjadi bahan refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Ia menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya bukan program baru. Menurut dia, kebijakan tersebut telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, bersamaan dengan pemekaran wilayah Papua.
Program tersebut kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, Yusril menegaskan pemerintah tetap membuka ruang kritik terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Terkait adanya pembubaran kegiatan nobar di sejumlah tempat, Yusril membantah hal itu merupakan kebijakan resmi pemerintah.
Ia menyebut masih ada kegiatan pemutaran film yang berlangsung di kampus lain tanpa hambatan, sehingga menurutnya pembubaran yang terjadi tidak dapat langsung dikaitkan dengan instruksi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril.
