Hibata.id, Jakarta – Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bone Bolango Sri Mulyani Lalijo memimpin Sidang II Rapat Umum Anggota (RUA) IX Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) 2026 yang membahas evaluasi kinerja organisasi hingga kepengurusan periode 2026–2030.
Pertemuan yang diikuti sembilan kabupaten anggota LTKL itu berlangsung di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Sri Mulyani bertindak sebagai Ketua Presidium dengan didampingi Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang sebagai Sekretaris Presidium dan Wahyu Rusiana sebagai Anggota Presidium.
Sidang membahas dua agenda utama, yakni evaluasi kinerja Sekretariat dan Kepala Sekretariat LTKL periode 2023–2026 serta rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas dan penyesuaian masa jabatan kepengurusan periode 2026–2030 berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) LTKL.
Dalam pembahasan, perwakilan sembilan kabupaten anggota menyampaikan pandangan dan masukan mengenai pelaksanaan program serta kinerja kelembagaan LTKL selama periode sebelumnya.
Forum kemudian menerima kinerja Sekretariat dan Kepala Sekretariat LTKL periode 2023–2026 melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
RUA IX juga mengesahkan penyesuaian masa jabatan kepengurusan LTKL periode 2026–2030 sesuai ketentuan ART.
Selain itu, forum menyepakati pengangkatan kembali Ristika Putri Istanti sebagai Kepala Sekretariat serta menetapkan susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas LTKL untuk periode 2026–2030.
Sri Mulyani mengatakan keterlibatan Bone Bolango dalam RUA IX LTKL menjadi kesempatan bagi daerah untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan keberlanjutan kerja sama antarkabupaten.
“Bagi Bone Bolango, keterlibatan dalam Rapat Umum Anggota LTKL ini bukan hanya tentang kehadiran sebagai anggota, tetapi bagaimana kita ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan keberlanjutan kerja sama antarkabupaten,” kata Sri Mulyani.
Menurut dia, LTKL dapat menjadi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk bertukar pengalaman dan membawa praktik pembangunan dari masing-masing daerah ke dalam jejaring kolaborasi yang lebih luas.
Ia menilai kerja sama tersebut perlu menghasilkan program konkret yang dapat diterapkan melalui kebijakan maupun praktik pembangunan di daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana jejaring ini bisa menghasilkan pembelajaran dan kolaborasi yang memberi manfaat nyata. Kita ingin pengalaman masing-masing daerah, termasuk Bone Bolango, dapat menjadi bagian dari solusi bersama dalam mempertemukan kepentingan ekonomi, lingkungan, penguatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya,” ujarnya.
Sri Mulyani berharap kepengurusan LTKL periode 2026–2030 dapat memperkuat kerja sama antarkabupaten sekaligus mendorong program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dengan adanya kepengurusan yang telah disepakati untuk periode 2026–2030, kita berharap kerja sama antarkabupaten semakin kuat, lebih terarah, dan mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang relevan dengan kebutuhan daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Keikutsertaan Bone Bolango dalam RUA IX LTKL juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk membawa pengalaman dan praktik pembangunan lokal ke dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan bersama kabupaten anggota lainnya.
