Hibata.id, Gorontalo – Hubungan komunikasi dan koordinasi di tubuh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Gorontalo menjadi perhatian.
Pasalnya, minimnya pelibatan pengurus KADIN Kabupaten/Kota dalam pembahasan kebijakan organisasi dinilai berpotensi memicu kerenggangan internal.
Bahkan hal ini bisa membuka peluang munculnya mosi tidak percaya terhadap Ketua KADIN Provinsi Gorontalo.
Kritik tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KADIN Gorontalo Utara, Ismail M. Nonto.
Ia menilai, kepemimpinan organisasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan struktural, tetapi juga membutuhkan komunikasi terbuka, koordinasi yang kuat, dan keterlibatan seluruh unsur kepengurusan.
Menurut Ismail, persoalan yang berkembang bukan semata-mata perbedaan pandangan di antara pengurus.
Melainkan menyangkut pola komunikasi dan mekanisme pengambilan kebijakan strategis yang dinilai belum melibatkan KADIN Kabupaten/Kota secara optimal.
Padahal, KADIN di tingkat kabupaten dan kota memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan pelaku usaha, perkembangan investasi, serta berbagai persoalan ekonomi di daerah.
Karena itu, setiap kebijakan strategis di tingkat provinsi semestinya dibangun melalui komunikasi dan koordinasi bersama pengurus daerah agar keputusan organisasi mencerminkan kepentingan dunia usaha secara menyeluruh.
“KADIN bukan organisasi milik segelintir orang. KADIN adalah rumah besar dunia usaha yang harus dibangun atas dasar kebersamaan, keterbukaan, komunikasi, dan kesetaraan dalam menjalankan roda organisasi,” ujar Ismail.
Ia mengingatkan, minimnya komunikasi dan pelibatan pengurus daerah dapat menciptakan jarak antarpengurus. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, konsolidasi organisasi dikhawatirkan semakin melemah.
Menurut dia, setiap Ketua KADIN Kabupaten/Kota harus memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, serta persoalan dunia usaha di wilayah masing-masing.
Ismail menegaskan, seluruh pengurus daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam membesarkan KADIN dan mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.
Karena itu, kepemimpinan organisasi perlu mengedepankan pendekatan kolektif dan musyawarah.
Ia mendorong adanya evaluasi terhadap pola komunikasi dan koordinasi yang selama ini berjalan, sekaligus membuka ruang dialog antara Ketua KADIN Provinsi Gorontalo dan seluruh Ketua KADIN Kabupaten/Kota.
Bagi Ismail, konsolidasi organisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan formal atau mengumpulkan pengurus dalam satu forum.
Lebih dari itu, konsolidasi harus menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi, membangun kesepahaman, dan melibatkan seluruh unsur organisasi dalam menentukan arah kebijakan.
“KADIN Gorontalo membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul, bukan menciptakan jarak. Kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah, bukan keputusan sepihak,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila persoalan komunikasi dan koordinasi tersebut tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin muncul mosi tidak percaya terhadap Ketua KADIN Provinsi Gorontalo.
Menurut Ismail, hal terpenting yang harus dijaga seluruh pengurus bukanlah kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan kehormatan organisasi dan masa depan dunia usaha di Provinsi Gorontalo.
