Hibata.id, Gorontalo – Penurunan harga ayam broiler di Gorontalo yang berlangsung selama tiga bulan terakhir akhirnya memunculkan protes dari peternak.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak sekadar menjadi penonton ketika usaha peternakan lokal terus tertekan.
Aspirasi itu disampaikan langsung kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail usai rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (18/5/2026).
Peternak mengaku menghadapi situasi yang semakin sulit. Di tengah biaya produksi yang tetap berjalan, harga ayam hidup di tingkat kandang justru terus melemah.
Kondisi itu diperparah dengan masuknya pasokan ayam broiler dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang dinilai ikut menekan harga di pasar lokal.
Bagi peternak, persoalan ini bukan kejadian mendadak. Penurunan harga sudah berlangsung selama berbulan-bulan.
Karena itu, mereka mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah daerah yang dinilai belum terlihat.
“Kalau kondisi ini terus seperti ini, peternak kecil yang pertama tutup,” ujar salah seorang peternak.
Peternak berharap pemerintah daerah menghadirkan langkah konkret untuk melindungi usaha lokal, terutama di tengah persaingan pasokan dari luar daerah yang semakin ketat.
Namun jawaban yang disampaikan Gubernur Gusnar Ismail belum sepenuhnya menjawab keresahan peternak.
Gusnar mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan harga ayam broiler karena komoditas tersebut tidak termasuk bahan pokok yang diatur pemerintah.
“Ayam broiler bukan termasuk bahan pokok seperti gula, beras, dan minyak yang bisa ditetapkan harganya oleh pemerintah daerah,” katanya.
Ia menilai penurunan harga terjadi akibat stok yang melimpah di pasaran.
“Ini mekanisme pasar,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru di kalangan peternak.
Jika persoalan hanya dipandang sebagai mekanisme pasar, lalu di mana posisi pemerintah daerah saat pelaku usaha lokal menghadapi tekanan berkepanjangan?
Memang, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan harga. Namun peternak menilai masih ada ruang kebijakan lain yang dapat ditempuh.
Seperti fasilitasi distribusi, penguatan koordinasi antarwilayah, hingga perlindungan terhadap ekosistem usaha peternakan lokal.
Alih-alih mendapat kepastian langkah cepat, peternak justru baru mendengar rencana fasilitasi dari dinas terkait.
Bagi peternak, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan mengenai mekanisme pasar, melainkan langkah nyata agar usaha mereka tetap bertahan.
Jika situasi ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang jelas, bukan hanya harga ayam yang terus turun, tetapi juga kepercayaan pelaku usaha terhadap keberpihakan pemerintah daerah.
