Hibata.id, Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo meminta perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dan dibacakan Syamsir Djafar Kiyai.
Menurut Gerindra, perubahan APBD bukan sekadar proses administratif, tetapi harus mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah tetap berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Penganggaran juga harus memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, rasionalitas, manfaat publik, serta kewenangan pemerintah daerah.
Gerindra mendukung tambahan anggaran bagi OPD strategis. Namun, program tersebut harus selaras dengan RPJMD, RKPD, dan Renja OPD agar mampu meningkatkan kinerja pemerintah sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gerindra juga mendorong pemerintah daerah menyelaraskan program dengan kebijakan pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang dukungan pendanaan melalui DAK maupun program Inpres.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pembangunan jalan dan irigasi, penanganan pascabencana, pembebasan lahan Bandara Djalaluddin, infrastruktur pariwisata dan pendidikan, pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, lingkungan hidup, investasi, serta hilirisasi.
Gerindra Soroti Dana Hibah
Fraksi Gerindra meminta pemerintah lebih selektif dalam menetapkan penerima hibah. Setiap usulan harus melalui proses yang jelas, mulai dari OPD hingga pembahasan dan persetujuan Banggar serta TAPD.
Verifikasi dan validasi data penerima juga dinilai penting agar hibah diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat dan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Fraksi Gerindra menerima hasil pembahasan dengan sejumlah catatan.
Di antaranya tambahan hibah KONI Rp150 juta atas usulan Komisi IV, BAZNAS Rp50 juta, Museum Rp100 juta, serta tambahan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Rp40 juta.
Fraksi Gerindra menegaskan akan terus mengawal pembahasan Perubahan APBD 2026 hingga tuntas.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian sikap Fraksi Gerindra.
