Hibata.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap, sebuah gerakan protes yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Aksi ini mendapat perhatian luas, dengan tagar #IndonesiaGelap mencatat lebih dari 43,8 ribu unggahan di media sosial X.
Simbol Garuda berlatar hitam menjadi ikon pergerakan ini, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang semakin jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa aksi ini berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (19/2), dengan melibatkan sekitar 5.000 massa di berbagai wilayah Indonesia.
Lima Tuntutan Utama Aksi ‘Indonesia Gelap’
1. Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Mahasiswa mendesak pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dinilai mengarah pada pemangkasan anggaran secara tidak adil dan merugikan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. BEM SI menegaskan bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Para aktivis juga menuntut transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemangkasan anggaran serta keadilan dalam alokasi dana agar tidak memberatkan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.
2. Penolakan Revisi Undang-Undang Minerba
Tuntutan kedua berkaitan dengan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mahasiswa menilai aturan ini berpotensi mengancam independensi akademik dan membuka celah bagi konflik kepentingan di lingkungan pendidikan.
BEM SI mengkritik kemungkinan dampak lingkungan serta sosial dari implementasi kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa perguruan tinggi harus tetap fokus pada pendidikan dan penelitian, bukan pada kegiatan bisnis pertambangan.
3. Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik Tanpa Hambatan
Mahasiswa juga menyoroti kendala birokratis dalam pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Mereka menuntut agar tunjangan ini dicairkan secara penuh tanpa hambatan, guna meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan mendukung kualitas pendidikan nasional.
BEM SI menekankan pentingnya penghapusan prosedur birokratis yang dinilai memperlambat pencairan tunjangan serta mendorong transparansi dalam sistem penggajian dan tunjangan tenaga pendidik.
4. Evaluasi dan Penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Anggaran Pendidikan
Mahasiswa menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengeluarannya dari anggaran pendidikan. Mereka menilai bahwa program ini seharusnya tidak mengurangi porsi anggaran pendidikan yang telah terbatas.
BEM SI mendesak pemerintah untuk melakukan audit transparan terkait efektivitas MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan akademik.
5. Kebijakan Publik Berbasis Riset dan Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat
Mahasiswa menyoroti proses pengambilan kebijakan publik yang dinilai tidak berbasis riset ilmiah dan kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kajian akademik dan analisis mendalam agar benar-benar berpihak pada rakyat.
BEM SI juga meminta pemerintah lebih melibatkan akademisi dan peneliti dalam perumusan kebijakan, guna memastikan keputusan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Aksi Indonesia Gelap menjadi bukti nyata peran aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. Lima tuntutan utama yang disuarakan mencerminkan aspirasi masyarakat yang menginginkan transparansi, keadilan sosial, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah diharapkan merespons tuntutan ini dengan bijak demi terciptanya tata kelola yang lebih adil dan transparan.
