Hibata.id, Gorontalo – Kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bone Bolango terus menguat.
Kritik tidak hanya bergulir di ruang publik, tetapi kini berujung pada rencana aksi demonstrasi yang akan digelar mahasiswa pada 20–21 April 2026.
Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP) menilai program yang seharusnya menjamin asupan gizi masyarakat justru menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Mereka menyentil dugaan kualitas makanan yang dinilai tidak layak konsumsi hingga lemahnya pengawasan dalam distribusi.
Tak berhenti di situ, isu dugaan tekanan terhadap penerima manfaat untuk membuat video klarifikasi hingga minta maaf turut memicu kegelisahan.
Bagi mahasiswa, praktik semacam itu—jika terbukti—dinilai mencederai prinsip transparansi dalam program bantuan publik.
IPMBP pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Sekaligus meminta pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Ktirik mahasiswa mengarah pada Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Gorontalo, yang dinilai tak optimal menjalankan fungsi pengawasan.
Struktur ini berada di bawah koordinasi Koordinator Regional SPPG Gorontalo, Zulkipli Taluhumala.
Menanggapi hal tersebut, Zulkifli hanya bilang bahwa perannya bersifat koordinatif dan bukan sebagai pengambil kebijakan teknis di lapangan.
“Kami ini hanya koordinatif, bukan pengambil kebijakan langsung,” kata Zulkifly dalam wawancara, Minggu (19/4/2026).
Ia menjelaskan, bahwa kendali operasional program, termasuk pengawasan dapur dan distribusi makanan, berada di tangan Kepala SPPG di masing-masing wilayah.
Namun, penjelasan tersebut justru memperlihatkan adanya jarak antara fungsi koordinasi dan pengawasan langsung di lapangan—celah yang kini menjadi titik kritis publik.
Terkait dugaan adanya tekanan terhadap masyarakat, Zulkifli membantah keterlibatan dirinya maupun jajarannya.
Ia menegaskan bahwa informasi tersebut masih dalam proses penelusuran.
“Saya tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan. Itu masih kami telusuri,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan penerima manfaat untuk membuat video klarifikasi.
“Tidak etis sebenarnya kalau yang melakukan klarifikasi itu penerima manfaat,” kata dia.
Meski demikian, kemunculan video klarifikasi yang telah beredar luas di masyarakat diakui terjadi tanpa sepengetahuannya.
“Saya juga kaget, tiba-tiba sudah ada video seperti itu,” ucapnya.
Di sisi lain, Zulkifly mengakui keterbatasan pengawasan, terutama setelah makanan berada di tangan penerima manfaat.
“Kalau makanan sudah dibawa pulang, itu di luar pengawasan kami,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan adanya celah dalam rantai pengawasan program—mulai dari proses produksi hingga distribusi akhir—yang berpotensi memunculkan persoalan baru.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, Zulkifly menyatakan terbuka terhadap evaluasi, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya pergantian posisi.
“Kalau misalnya mau digantikan, sebenarnya saya bersyukur,” ujarnya.
Dengan rencana aksi mahasiswa yang tinggal menghitung hari, perhatian publik kini tertuju pada langkah konkret pemerintah dan pihak terkait.
Evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem pengawasan dinilai menjadi kunci agar Program MBG kembali pada tujuan utamanya, memastikan pemenuhan gizi masyarakat tanpa menimbulkan polemik baru.
