Hibata.id, Gorontalo – Air Sungai Popayato yang selama puluhan tahun menjadi sumber kehidupan warga kini berubah warna menjadi cokelat keruh.
Bahkan di sejumlah desa sepanjang aliran sungai, warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Sementara petani mulai menghadapi penurunan hasil panen akibat sedimentasi yang diduga berkaitan dengan maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hulu.
Di tepian Sungai Popayato, Samin Ahmad hanya bisa memandangi aliran air yang tak lagi jernih seperti dulu.
“Dulu kami minum dari sungai ini. Sekarang ikan saja sudah hilang,” katanya.
Selama empat tahun terakhir, keluarganya tidak lagi menggunakan air sungai untuk memasak maupun minum. Namun untuk mandi dan mencuci, mereka masih bergantung pada sungai karena tidak memiliki pilihan lain.
Akibatnya, biaya rumah tangga terus bertambah. Setiap bulan, Samin harus mengeluarkan lebih dari Rp500 ribu untuk membeli air bersih.
“Kalau untuk minum dan masak kami beli air. Tapi mandi dan cuci masih terpaksa di sungai,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Ratna Ismail, warga Desa Bukit Tinggi. Ia harus bolak-balik membeli air galon demi memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Kadang dua kali sehari beli galon karena tidak cukup,” katanya.
Menurut Ratna, persoalan air bersih kini menjadi beban tambahan bagi keluarga. Selain menguras pengeluaran, kondisi itu juga mempersulit pekerjaan rumah tangga yang setiap hari harus ia jalani.
Ribuan Keluarga Terdampak
Krisis air bersih bukan hanya dirasakan segelintir warga. Data Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan mencatat lebih dari 1.800 kepala keluarga di sekitar Sungai Popayato terdampak menurunnya kualitas air akibat aktivitas pertambangan ilegal.
Warga mengaku air sungai yang sebelumnya jernih kini dipenuhi lumpur dan endapan tanah, terutama saat hujan turun di kawasan hulu.
Perubahan itu terjadi bersamaan dengan meningkatnya aktivitas PETI yang kini tidak lagi dilakukan secara tradisional, melainkan menggunakan alat berat dalam skala besar.
Hutan Menyusut, Lubang Tambang Meluas
Aktivitas PETI di Pohuwato dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat dan tersebar di sejumlah kecamatan, mulai dari Popayato, Taluditi, Marisa, Buntulia hingga Dengilo.
Data Global Forest Watch menunjukkan Pohuwato kehilangan sekitar 20 ribu hektare hutan primer basah sepanjang 2002-2024.
Sementara data MapBiomas Indonesia mencatat luas lubang tambang di Pohuwato mencapai 1.165 hektare pada 2024, tertinggi dalam lebih dari dua dekade terakhir. Pembukaan lahan tambang rata-rata mencapai sekitar 90 hektare per tahun.
Sejumlah pegiat lingkungan menilai perubahan bentang alam tersebut memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di wilayah hilir.
Banjir Meningkat
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan frekuensi banjir di Pohuwato meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak aktivitas tambang ilegal menggunakan alat berat marak pada 2017, tercatat 39 kejadian banjir hingga Oktober 2025.
Akibatnya, sekitar 16 ribu rumah terdampak dan lebih dari 56 ribu warga harus mengungsi.
Kajian Risiko Bencana Nasional BNPB juga menempatkan Pohuwato sebagai daerah dengan kawasan rawan banjir terluas di Provinsi Gorontalo, mencapai 41.495 hektare dengan potensi terdampak sekitar 87.539 jiwa.
Sawah Tertutup Lumpur
Dampak lain dirasakan petani di Kecamatan Duhiadaa. Darwin Djafar mengaku hasil panennya turun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Saluran irigasi yang menjadi sumber pengairan sawah kini sering dipenuhi lumpur dan sedimen.
“Dulu satu pantango bisa menghasilkan sekitar 30 karung gabah. Sekarang tinggal sekitar 15 karung,” katanya.
Menurut Darwin, setiap hujan turun di kawasan hulu, lumpur langsung terbawa ke saluran irigasi hingga masuk ke area persawahan.
Keluhan serupa disampaikan Suproto Djafar. Ia mengatakan banyak petani mulai khawatir menanam karena risiko gagal panen semakin tinggi.
“Modal tanam besar. Kalau gagal terus, petani jadi takut menanam lagi,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo memperlihatkan tren penurunan produksi padi. Pada Januari-Maret 2026, luas panen diperkirakan turun 13,07 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Produksi padi juga diproyeksikan turun hampir 16 persen.
Tambang Masuk Kawasan Konservasi
Aktivitas PETI tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi dan wilayah sungai, tetapi juga dilaporkan telah masuk ke kawasan Cagar Alam Panua.
Anggota Resort Cagar Alam Panua, Abdul Mutalib Palaki, menyebut sekitar 16 hektare kawasan konservasi telah mengalami kerusakan akibat aktivitas alat berat.
“Saat ini masih ada alat berat yang beroperasi di dalam kawasan konservasi,” katanya.
Balai Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan mengaku telah beberapa kali melakukan operasi penertiban. Namun, upaya tersebut kerap terkendala karena alat berat lebih dulu dipindahkan sebelum petugas tiba di lokasi.
Legalisasi Tambang Jadi Sorotan
Di tengah meningkatnya dampak lingkungan, pemerintah mendorong penataan tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Ketua Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan Gorontalo, Rahwandi Botutihe, menilai legalisasi melalui WPR dan IPR berpotensi melegitimasi kerusakan yang sudah terjadi apabila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap daya dukung lingkungan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar perubahan status administrasi, tetapi perbaikan tata kelola dan pengawasan yang ketat,” katanya.
Menurut dia, persoalan utama di Pohuwato bukan hanya soal izin tambang, melainkan dampak lingkungan yang sudah dirasakan langsung masyarakat melalui krisis air bersih, kerusakan hutan, meningkatnya banjir, hingga menurunnya produktivitas pertanian.
Bagi warga di sepanjang Sungai Popayato, persoalan tersebut bukan lagi sekadar isu lingkungan. Mereka kini menghadapi kenyataan bahwa sumber air yang selama ini menjadi penopang kehidupan perlahan kehilangan fungsinya.
