Hibata.id, Gorontalo – Bandara Djalaluddin Gorontalo resmi menerapkan kawasan non-tunai sebagai bagian dari perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Gorontalo.
Peluncuran kawasan non-tunai tersebut berlangsung pada Senin (21/9/2026).
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Gorontalo mendorong ekosistem transaksi digital tidak hanya pada merchant, tetapi juga berbagai layanan yang berada di lingkungan bandara.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana mengatakan, penerapan kawasan non-tunai tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pembayaran digital.
Menurut dia, transformasi juga membutuhkan keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat.
“Membangun kawasan non-tunai bukan hanya menyediakan merchant-merchant yang bisa melayani transaksi non-tunai. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun ekosistemnya,” kata Bambang.
Ia menjelaskan, sejumlah merchant di Bandara Djalaluddin Gorontalo kini telah menyediakan pembayaran non-tunai, khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Dengan layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara digital saat bertransaksi di area bandara.
Digitalisasi juga diperluas ke sektor transportasi. Menurut Bambang, BI sebelumnya telah mendorong penggunaan transaksi non-tunai pada ekosistem transportasi di Bandara Djalaluddin.
Salah satu layanan yang kini dapat dibayar secara digital adalah parkir bandara. Pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS maupun uang elektronik.
Bambang menilai, langkah tersebut penting karena bandara merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi.
Selain melayani mobilitas penumpang, bandara juga menjadi bagian dari pergerakan barang dari dan menuju Gorontalo.
“Ekosistem non-tunai yang terus kita dorong ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi kemajuan usaha yang ada di Gorontalo,” ujarnya.
Menurut dia, perluasan transaksi digital dapat mendukung berbagai sektor yang terhubung dengan aktivitas bandara, mulai dari pariwisata, transportasi, taksi bandara, UMKM yang menjual produk di area bandara, hingga layanan tiket.
Bambang menyebut penerapan kawasan non-tunai juga menjadi bagian dari upaya mendorong produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi daerah.
“Ini merupakan simbol modernisasi masyarakat Gorontalo untuk menciptakan produktivitas, efisiensi, dan daya saing bagi Provinsi Gorontalo,” katanya.
BI Gorontalo, lanjut Bambang, akan terus memperluas digitalisasi pembayaran di berbagai kawasan.
Sebelumnya, penerapan kawasan non-tunai juga telah dilakukan di sejumlah lokasi di Gorontalo, termasuk kawasan wisata dan pusat kuliner.
Digitalisasi pembayaran juga mulai menyasar pasar tradisional. Bambang menyebut saat ini terdapat delapan pasar tradisional di kabupaten/kota di Gorontalo yang telah didorong untuk menggunakan transaksi non-tunai.
Selain pasar, BI juga memperluas penggunaan pembayaran digital ke lingkungan sekolah, termasuk kantin sekolah.
“Kami harapkan perlahan tetapi pasti, transformasi masyarakat Gorontalo dari pembayaran tunai menuju pembayaran non-tunai akan semakin baik,” ujar Bambang.
Ia menegaskan BI akan terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital agar manfaat transaksi non-tunai dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha di Gorontalo.
“Dan ini semua akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Gorontalo,” tandasnya.
